Khofifah dan Risma Sekarang Seirama

RM.id  Rakyat Merdeka - Sempat berseteru dalam penanganan Covid-19, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini akhirnya seirama. Khofifah menyetujui usulan Risma agar tidak memperpanjang PSBB alias Pembatasan Sosial Berskala Besar di Surabaya Raya.

Selain Risma, usulan agar PSBB tak diperpanjang juga datang dari Plt Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifudin dan Bupati Gresik Sambari Halim. Ketiga kepala daerah Surabaya Raya ini menyepakatinya dalam rapat evaluasi PSBB III yang digelar di Gedung Negara Grahadi, Minggu malam (7/6) hingga dini hari kemarin.

Ketiga kepala daerah ini berjanji akan mengetatkan penerapan protokol kesehatan jika PSBB tidak di perpanjang. Alasannya, kesembuhan pasien positif Corona di Surabaya sedang meningkat. Karena itu lah, mereka akan mengusulkan ke Khofifah, untuk tidak ada PSBB Surabaya Raya jilid 4.

Menanggapi ini, Khofifah menyatakan menyerahkan soal status PSBB ke tiga kepala daerah Surabaya Raya. Dia mengingatkan, dalam keputusan gubernur tentang perpanjangan PSBB yang kedua, mulai 26 Mei sampai 8 Juni, jika tidak ada perpanjangan, PSBB sudah berakhir tanpa ada pencabutan keputusan.

Baca juga : Yayasan JCUIM Serahkan Ribuan Masker dan Paket Sembako Untuk Warga Terdampak Covid-19

“Jika dalam rapat ini sepakat untuk tidak memperpanjang PSBB, maka wewenang dan tanggung jawab dalam menangani bencana ada di Pemkab/ Pemkot. Apabila Pemkab/Pemkot memerlukan bantuan, dapat meminta bantuan ke Provinsi. Ini ada di PP 21/2008 pasal 28,” ujar Khofifah, di Gedung Negara Grahadi, kemarin.

Keputusan diambil setelah Khofifah menggelar pertemuan dengan Risma, Nur Ahmad Syaifuddin, Sambari Halim Radianto, dan jajaran Forkopimda Jatim. “Tadi kita mengambil inti dari apa yang disampaikan Pak Bupati Gresik, Bupati Sidoarjo, dan Bu Wali Kota Surabaya, ada kecenderungan untuk tidak memperpanjang PSBB,” imbuhnya.

Pemprov Jawa Timur, lanjut Khofifah, akan menyiapkan semacam pakta integritas untuk bersama-sama mengukur upaya memenuhi kriteria transisi menuju new normal.

Sekalipun begitu, Khofifah mengimbau hasil telaah epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga digunakan untuk melakukan langkah intervensi sesignifikan mungkin.

Baca juga : Yayasan Lentera Sesalkan Aturan Harga Rokok Murah

Risma menjelaskan, usulan agar PSBB tak diperpanjang diambil berdasarkan pertimbangan ekonomi. Politisi PDIP ini mengaku menjumpai warga yang mengeluh sudah tidak bisa makan.

“Jadi, saya khawatir, di beberapa area, warga sudah ngeluh, nggak bisa makan. Kayak tukang-tukang yang punya anak istri apalagi masih sewa rumah,” bebernya.

Risma pun berjanji, meski PSBB tidak diperpanjang, Pemkot Surabaya akan mengatur protokol kesehatan secara detail. “Peraturan yang kami buat adalah protokol di tempat-tempat kecil, di pasar, mal, warkop, minimarket, toko klontong,” bebernya.

Keputusan ini membuat Khofifah dan Risma seiring seirama. Sebelumnya, Khofifah dan Risma beberapa kali berselisih pendapat dalam penanganan Covid-19. Puncaknya, Khofifah dan Risma bersitegang akibat penempatan 2 mobil mesin PCR atau mobil laboratorium bantuan dari BNPB.

Baca juga : Piala Thomas-Uber 2020 Terancam Molor Lagi

Risma murka lantaran mobil yang harusnya melakukan tes di Kota Pahlawan, justru dipindahkan Gugus Tugas Jawa Timur ke Lamongan dan Tulungagung. Risma mengklaim, dirinya yang mengupayakan dua mobil tersebut dengan menghubungi langsung Kepala BNPB Doni Monardo.[OKT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.