Telunjuk Hasto Nunjuk ke Mana

RM.id  Rakyat Merdeka - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yang saat ini sedang terseret kasus suap Caleg PDIP Harun Masiku, lantang bicara soal hukum dan keadilan. Dia menyebut, hukum diatur penguasa. Penguasa mana yang dimaksud Hasto ya?

Hasto menyatakan hal itu saat menjadi keynote speaker dalam webinar bertema ‘Pancasila dan Keadilan Sosial’ dalam rangka perayaan Bulan Bung Karno, kemarin. Webinar tersebut menghadirkan juga Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, dan Sekjen Transparancy International Indonesia Y Danang Widoyoko.

Hasto mengawali sambutan dengan menyebut, masalah utama yang dihadapi Indonesia adalah mewujudkan salah satu tujuan utama Pancasila, yakni keadilan sosial. Lewat prinsip gotong royong Pancasila, kata dia, negara dan rakyat Indonesia berdiri di atas tujuan dengan mewujudkan tatanan masyarakat yang adil di segala bidang kehidupan. "Pancasila itu pijakan yang visioner, namun menyentuh hal yang paling hakiki setiap manusia, yakni rasa keadilan," tutur Hasto.

Baca juga : Politisi PKB Minta Pengamat Politik Hati-hati Ngomongin Corona

Menurutnya, keadilan sosial dalam bidang politik sudah terwujud pasca-jatuhnya pemerintahan Soeharto. Keadilan itu terlihat dalam bentuk penghormatan, pengakuan, kesertaan setiap warga negara, dan pengakuan terhadap hak demokrasi yang dijamin konstitusi. Namun, di dua bidang lain, yakni ekonomi dan hukum, keadilan sosial ini belum terwujud.

Di bidang ekonomi, Hasto mengingatkan pernyataan Bung Karno yang menyebut, Pancasila hadir sebagai pilar kemakmuran. Bung Karno ingin di atas bumi Indonesia tidak ada lagi kemiskinan.

Hasto mengklaim, PDIP memiliki dasa prasetya (10 janji kesetiaan) partai sebagai instrumen untuk mencapai keadilan ekonomi ini. Salah satu caranya adalah dengan politik anggaran yang berpihak kepada masyarakat miskin, melalui pendidikan dan pemberdayaan.

Baca juga : YRKB Sumbang Hand Sanitizer dan Tisu Basah untuk Polresta Jakarta Utara

Sementara, untuk bidang hukum, Hasto melihatnya masih menjadi alat kepentingan. Padahal, keadilan hukum didasarkan pada prinsip kesetaraan dalam hukum. "Kita masih lihat hukum seringkali dikooptasi oleh kekuasaan yang digerakkan oleh kepentingan," ucapnya. 

Menurut dia, keadilan di bidang hukum terhambat liberalisasi politik yang berjalan massif sejak 1997 melalui proyek besar yang disebut Global Reproduction of American Politics. Ini merombak tatanan suprastruktur politik Indonesia sehingga menjadi begitu liberal dan kapitalistik. "Dan hukum seringkali menjadi alat-alat kepentingan," ucapnya.

Hasto pun menyebut, ini merupakan tantangan bagi kader banteng moncong putih. "Keadilan di bidang hukum, keadilan di bidang ekonomi, ini menjadi skala prioritas perjuangan kita," tutup Hasto.  

Baca juga : BRISPOT, Mudahkan Pedagang Pasar Menabung Tanpa Harus ke Bank

Mendengar pernyataan Hasto itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengaku heran. "Pernyataan Hasto nunjuk ke mana ya?" ucap Boyamin. "Semoga Pak Hasto saat bikin statement itu tidak sedang mengigau," sindirnya. [OKT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.