Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
Rapat Dengan Gubernur Sutarmidji
KPK: Prestasi Pencegahan Korupsi Di Kalbar Biasa-biasa Saja
Kamis, 16 Juli 2020 19:02 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar mendorong upaya perbaikan tata kelola pemerintahan di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Khususnya, terkait target optimalisasi pendapatan daerah dan penyelamatan aset daerah.
Hal ini disampaikan Lili dalam rapat koordinasi dengan Provinsi Kalbar yang dihadiri Gubernur Kalbar Sutarmidji, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalbar Jaya Kesuma, Wakapolda Kalbar Brigjen Imam Sugianto, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalbar Dikdik Sadikin, di kantor Gubernur, Kamis (16/7).
Baca juga : Gubernur Sutarmidji Dorong Investor Maksimalkan Listrik PLN Di Kalbar
Rapat Koordinasi ini, kata Lili, merupakan bagian dari tindak lanjut komitmen bersama untuk menjalankan program pencegahan korupsi terintegrasi antara seluruh kepala daerah di Indonesia dengan KPK beberapa waktu lalu.
"Berdasarkan catatan KPK, Provinsi Kalbar memerlukan usaha lebih giat untuk memperbaiki tata kelola pemerintahannya. Capaian Monitoring Control Prevention (MCP) Provinsi Kalbar masih berada di luar sepuluh besar, dengan skor 69 persen," ujar Lili.
Baca juga : Dengan SMEC Virtual Care, Konsultasi Kesehatan Mata Bisa Dimana Saja
Skor ini, disebut eks Wakil Ketua LPSK itu, lebih rendah dibandingkan Provinsi DKI Jakarta yang skornya mencapai 91 persen, DI Yogyakarta (84), Banten (82), Jawa Timur dan Jawa Tengah (81), Riau (80), Lampung (79), Jawa Barat dan Sulawesi Selatan (78), dan Kalimantan Selatan (77).
Sementara, Gubernur Kalbar Sutarmidji, mengapresiasi pendampingan yang dilakukan KPK selama ini. Tapi, Sutarmidji menyayangkan adanya ketidakseimbanyan pembagian dana bagi hasil (DBH) kepada daerah dibandingkan dengan besarnya hasil daerah yang diterima pemerintah pusat. Daerah, menurutnya, hanya menjadi penonton pembangunan.
Padahal, Kalbar mempunyai potensi besar sebagai penghasil tambang bauksit. Setiap tahun rata-rata bisa menghasilkan 25 juta ton/tahun.
Baca juga : Gubernur Maluku Serahkan SK Lokasi Pelabuhan Kilang LNG Abadi Ke SKK Migas
"Tapi, saat bersamaan muncul penurunan lahan sekitar 25 juta per m2 setiap tahun, sehingga menimbulkan banjir di wilayah Kalbar, seperti di Mempawah, Singkawang, Bengkayang, Sambas, Landak, Sanggau, Kubu Raya, Kayong Utara, Sekadau, dan Ketapang," tuturnya. [OKT]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya