Dark/Light Mode

Netizen Soroti Tindakan Dua Pejabat KKP

Jika Tak Sesuai Hati Nurani, Mundur Jadi Pilihan Terpuji

Minggu, 19 Juli 2020 07:49 WIB
Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (Foto: Dok. KKP)
Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (Foto: Dok. KKP)

 Sebelumnya 
“Saat pekerjaan tidak sesuai dengan hati nurani, mundur adalah tindakan berani dan terpuji,” saut Riani. “Nah ini baru aktivis. bukan pecundang politik,” tandas Anti Rat Goverment. 

Fra Nu menantang pejabat KKP lain yang pro rakyat untuk mundur dengan satria. “Kami menunggu kabar baik dari hati anda terdalam. Keputusan anda bernilai luhur bagi professional sejati!” tandasnya. 

Berita Terkait : Dirjen Perikanan Tangkap Mundur Mendadak

Sementara, Ronin 7 menilai, mundurnya Zulficar Mochtar dan Chalid Muhammad dari jabatanya sebagai keputusan tepat. Sebab, keduanya bukan berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN). “Sementara Keputusan Presiden (Kepres) terbaru mengatur eselon satu wajib dari ASN. Berlaku sehari sebelum pejabat tersebut mundur,” jelasnya. 

Tan Santoso menambahkan, Zulficar mundur karena peraturan baru yang menyatakan jabatan eselon 1 harus dari PNS. “Sedangkan Zulfikar Non PNS, makanya langsung mengundurkan diri sebelum dicopot. Masalah Benih Lobster dia ikut tanda tangan melegalkan Penangkapan Benih,” kata dia. 

Baca Juga : Dukung Eks Bandar Narkoba, Partai Telah Gagal Kaderisasi

Kepala Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri KKP Agung Tri Prasetyo menegaskan, Zulficar bukan mengundurkan diri, melainkan diberhentikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. “Diberhentikan sejak Senin (13 Juli 2020),” ujar Agung. 

Agung menjelaskan, alasan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo memberhentikan Zulficar berkaitan dengan peraturan perundangundangan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS. Bunyi beleid tersebut, Pasal 106 menyebutkan, jabatan pimpinan tinggi madya tertentu di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam tidak dapat diisi dari kalangan non-PNS. 

Baca Juga : BKSDA Jambi Amankan Burung Gelatik Batu Di Toilet Bus

“Pak Menteri hanya melaksanakan amanat itu. Dan Pak Zulficar menerima dengan legowo,” tutup Agung. [TIF]