Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) memberikan saran kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) agar Nota Kesepahaman (MoU) antara BPIP dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) lebih fokus membahas payung hukum. Khususnya terkait pelaksanaan kegiatan pembumian Pancasila yang melibatkan para Pimpinan dan Anggota DPRD.
Aspirasi tersebut mengemuka dalam diskusi kelompok terpumpun Monitoring Evaluasi Kerjasama antara BPIP dengan Adkasi di Bogor, Kamis (6/7). Hadir Ketua Umum Adkasi Lukman Said, Wakil Sekjen Adkasi Syamsul Rizal (Wakil Ketua DPRD Tebo-Jambi) dan Jupri Mahmud (Ketua DPRD Polewali Mandar), serta Wakil Kepala BPIP Hariyono, para deputi, staf khusus dan Direktur BPIP.
Lukman Said menjelaskan, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) penting untuk mendorong setiap pimpinan DPRD bisa melaksanakan pelatihan pendalaman dan pemahaman Pancasila kepada anggota serta masyarakat di daerah masing-masing.
Baca juga : Pemkot Bekasi Perpanjang Adaptasi Baru Sebulan Lagi
“Adkasi mendorong dan bantu BPIP agar ada regulasi untuk aplikasi pemahaman ideologi Pancasila. Kami sudah pernah menghadap pak Mendagri, waktu itu Tjahjo Kumolo. Agar persyaratan untuk menjadi pimpinan DPRD harus lulus pelatihan pendalaman pembinaan ideologi Pancasila. Dan itu cukup dibuat Permen. Pelatihan tersebut diusulkan menggunakan anggaran DPRD,” ungkap Lukman.
Ditegaskan, pelatihan pendalaman Pancasila bagi calon pimpinan (Capim) DPRD ini harus ada payung hukum. Dalam waktu dekat, Adkasi akan menghadap Mendagri Tito Karnavian.
“Saat ini anggota Adkasi mencapai 17.630 orang di 416 kabupaten. Punya jaringan seluruh Indonesia. Seluruh anggota DPRD adalah pemimpin rakyat yang menjadi teladan masyarakat. Inilah perlunya kerja sama dengan BPIP untuk menjaga bangsa dan negara ini,” tegas Lukman.
Baca juga : Antisipasi Penumpang Membludak, Pemprov DKI Siapkan Bus Cadangan
Sementara itu, Hariyono menyampaikan agar kerja sama antara BPIP dan Adkasi dalam mensosialisasikan Pancasila di daerah yang tidak terpapar Covid-19.
“Kerja sama mensosialisasikan Pancasila nanti, sebaiknya lebih memilih daerah kategori hijau. Saya rasa sudah puluhan kabupaten. Kegiatan pembudayaan atau sosialisasi Pancasila, sebaiknya dilaksanakan di berbagai lokasi. Ada yang ke kampung, ke guru-guru sebagai pendamping siswa. Mereka penting diajak berdiskusi," beber Hariyono.
Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama BPIP Elfrida Herawati Siregar menyampaikan, Adkasi adalah organisasi yang pertama kali melaksanakan nota kesepahaman dengan BPIP. Yakni MoU Nomor 01/Ka.BPIP/12/2019 dan 025/MoU/ADKASI/I/2019.
Baca juga : Jelang Latihan Perdana Timnas, Ketum PSSI Ketemu Shin Tae Yong
“MoU antara BPIP dan Adkasi telah ditindak lanjuti oleh Kedeputian Pengkajian dan Materi BPIP serta Kedeputian Pendidikan dan Pelatihan melalui kegiatan rapat koordinasi Diklat Nasional Pemantapan Ideologi Pancasila bagi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia,” terang Elfrida. [GO]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
