Industri Digital Bisa Wujudkan Harapan Jokowi Bangkitkan Ekonomi

RM.id  Rakyat Merdeka - Dalam pidato kenegaraan, Presiden Joko Widodo menyampaikan Indonesia harus melakukan lompatan ekonomi dalam menghadapi krisis akibat Covid-19.

Pakar keamanan siber, Pratama Persadha menjelaskan, salah satu bidang bisnis yang mampu membantu lompatan besar ekonomi adalah dari industri digital atau siber di tanah air.

Pratama yakin, harapan Presiden agar ekonomi Indonesia bangkit bisa diwujudkan salah satunya melalui pemanfaatan industri digital.

Jika mengacu pada data riset Google di tahun 2019, potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai 133 miliar dolar AS atau lebih dari Rp 1.832 triliun. Ini sebuah angka yang sangat besar.

Baca juga : Ara: Fadli dan Fahri Bisa Belajar Negarawan dari Jokowi dan Prabowo

“Prediksi Google ini keluar sebelum ada krisis Covid-19. Memang pastinya ada banyak penyesuaian. Namun satu hal penting yang perlu kita lihat, krisis ini mendorong proses digitalisasi berjalan dengan sangat cepat dan artinya konsumsi lewat layanan digital juga naik,” ujar Pratama dalam keterangan persnya Senin (17/8).

Dia melanjutkan, akibat Covid-19 praktis ticketing online turun drastis, karena menurunnya perjalanan antar pulau antar kota dan antar negara. Tapi pemenuhan kebutuhan lewat online cenderung naik tajam.

Misalnya pemakaian aplikasi webinar dan rapat online, lalu sekolah dari rumah yang menggunakan perangkat elektronik dan data. Bisa dilihat dari laporan Telkom yang membukukan laba hampir Rp 12 triliun.

“Jadi apa yang disampaikan bapak Presiden untuk melakukan lompatan besar ekonomi salah satunya lewat industri siber. Masalahnya adalah di sisi kemandirian. Infrastruktur internet jangan mengekor ke asing," paparnya.

Baca juga : Jokowi: Beda Politik, Bukan Musuh

"Lalu secara perlahan kita harus medorong platform digital lokal berkembang dan dipakai masyarakat. Gojek sudah membuktikan bisa dan berhasil,” imbuhnya.

Pratama mengapresiasi keberhasilan pemerintah menarik pajak dari layanan digital asing seperti Google, Netflix dan Spotify. Namun pekerjaan rumah masih panjang, di era digital menarik pajak memang sulit namun ada yang lebih penting dan masih belum diselesaikan di Indonesia, yaitu pengelolaan data.

“Pertama, pengelolaan data ini menyangkut uang yang sangat besar. Bisa kita lihat saat kementrian kita harus membeli data yang mahal dari para pemilik platform, kebetulan sebagian besar dari luar negeri. Lalu lebih penting menyangkut keamanan data yang berimbas pada keamanan pertahanan nasional kita,” jelasnya.

Ditambahkan olehnya, pengelolaan data ini dimensinya bisnis dan pertahanan. Data ini bisnis paling menggiurkan saat ini, karena itu terjadi ketegangan global akibat keberhasilan Huawei menjadi yang terdepan dalam bisnis infrastruktur 5G.

Baca juga : AMPI: Omnibus Law Bisa Kerek Pertumbuhan Ekonomi

AS dan sekutunya tidak ingin lalu lintas data melewati infrastruktur Huawei, dianggap selain merugikan mereka dari sisi keamanan.

“Artinya industri keamanan siber juga menjadi hal yang patut didorong pemerintah. Kita melihat bagaimana sepanjang kuartal pertama 2020 serangan siber ke tanah air begitu besar. Industri keamanan siber ini mencakup semua mulai dari infrastruktur, SDM sampai pada teknologinya,” jelasnya.

Ditegaskan Pratama, dengan memenuhi kebutuhan siber di dalam negeri, Indonesia bisa melakukan lompatan ekonomi cukup besar. Namun syaratnya jelas pemenuhan kebutuhan infrastruktur siber harus dipenuhi, penguatan SDM dan riset teknologi juga harus diprioritaskan. Pada akhirnya pemenuhan itu disuplai oleh ekosistem siber dalam negeri.

"Tak kalah penting, dengan kemandirian akan membuat kedaulatan siber negara kita semakin kuat," tukasnya. [JAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.