KAMI Atau KITA Siapa Yang Paling Dipercaya

 Sebelumnya 
Ditanya soal keberadaan KITA, Syahganda tak mau ambil pusing. Ia mengaku tak tahu apa itu KITA. “Kementerian mana? belum sempat tahu,” ujarnya, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Dia menegaskan, posisi KAMI adalah menuntut penyelenggara negara. “Kalau ada gerakan rakyat lainnya sih silakan aja juga menuntut penyelenggara negara,” ujarnya.

Din Syamsuddin enggan mengomentari soal keberadaan KITA. Saat dikontak tadi malam, mantan Ketum PP Muhamddiyah itu, memilih tidak berkomentar.

Baca juga : Sandiaga Uno Minta Perizinan Usaha Dipermudah

Sementara itu, KiTA juga rajin berpromosi. Salah satu akun yang mengupdate gerakan ini adalah @KiTAIndonesia20. Akun dengan 69 peng ikut ini juga mengabarkan info tentang deklarasi KITA di sejumlah daerah. Misalnya deklarasi KiTA di Medan pada 27 Agustus nanti.

Selain itu cuitan juga berisi link berita dari Maman Imanulhaq yang menyudutkan KAMI. Gerakan mana yang akan dipercaya rakyat? KAMi apa KiTA? Pengamat politik dari UiN Bandung, Nanat F Natsir mengatakan, dalam iklim demokrasi, keberadaan KAMi dan KiTA adalah hal yang wajar sebagai wujud adanya perbedaan pendapat. Ada pihak yang mengkritisi dan memberi masukan, ada juga pihak yang menjawab kritikan itu.

“Dalam masyarakat demokrasi semua mendapat tempat. Dan siapa yang mendapat dukungan dari masyarakat itulah ending dari suatu proses. Masyarakat akan melihat proses kedua gerakan ini. Terserah nanti masyara kat yang memutuskan,” kata Nanat, saat dikontak Rakyat Merdeka, tadi malam.

Baca juga : Sejalan Dengan BPIP, KNPI Siap Bumikan Pancasila

Mantan Rektor UIN Bandung ini menilai, keberadaan KAMI dan KITA adalah dinamika biasa. Yang perlu dipertimbangkan pemerintah adalah mendudukkan persoalan secara proporsional dan baik. Pemerintah mesti memberikan tempat keduanya dalam konteks demokrasi. Jangan ada diskriminasi. “Akan timbul masalah jika ada diskriminasi. Yang ini boleh, yang sana tidak, misalnya,” ujarnya.

Kata Nanat, pemerintah harus punya kesiapan. Kesiapan didukung dan kesiapan untuk tidak didukung. Apalagi da lam negara demokrasi oposisi dipersilakan. “Jadi pemerintah dituntut kedewasaan dan kecerdasannya. Jadi ada tiga pihak yang harus mawas yaitu pemerintah, KAMI dan KITA,” tuntasnya.

Senada disampaikan Ade Reza Hariyadi, pengamat politik dari Universitas indonesia. Dia bilang, kedua kelompok gerakan ini akan dievaluasi oleh rakyat. Apakah KAMI akan mendapat dukungan? Kata dia, tergantung seberapa mampu KAMI menghadirkan gagasan kritis yang sejalan dengan aspirasi dan kepentingan politik publik.

Baca juga : Sabam Sirait: Jangan Mau Dipecah Belah

“Kalau itu bisa dilakukan, KAMI bisa jadi kanal politik baru bagi masyarakat di tengah minimnya kekuatan alternatif intraparlementer,” kata Ade, kemarin.

Menurut dia, peluang KAMI mendapat dukungan itu ada, apalagi hampir semua parpol menjadi koalisi pemerintah. Sehingga tidak ada kekuatan yang memberikan masukan dan kritik terhadap pemerintah. KAMI punya peluang jadi kelompok alternatif.

Sementara itu, Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saiful Mujani ikut berkomentar soal KAMI. Kata dia, keberadaan KAMI menjadi sinyal bahwa demokrasi di Indonesia masih jalan. Saiful melihat keberadaan kelompok masyarakat seperti KAMI yang kritis pada pemerintahan Jokowi justru menunjukkan bahwa demokrasi masih berada di jalur yang benar. “Saya senang melihat ada KAMI. Bahwa ada kekuatan di luar peme rintahan,” kata Saiful, di Jakarta, kemarin. [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.