Anies Dan Emil Pilih Di Samping Buruh

 Sebelumnya 
Isi kedua dari surat itu, lanjut Emil, meminta Presiden menerbitkan Perppu. Karena dalam prosesnya, masih ada waktu 30 hari revisi sebelum UU tersebut diteken Presiden. “Dua-dua itu sudah saya tanda-tangani,” lanjutnya.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, juga berkenan menemui demonstran yang menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Kompleks Kepatihan Yogyakarta, kemarin.

Dalam pernyataannya, Raja Jawa ini berjanji akan memfasilitasi aspirasi para buruh tersebut ke Pemerintah Pusat. “Saya bisa memfasilitasi aspirasi buruh, dengan mengirim surat kepada Presiden,” ucap Sultan, kemarin.

Baca juga : Serapan Upah Program Padat Kemenhub Capai Rp 63 Miliar

Satu frekuensi dengan Gubernur Jabar dan DIY, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menemui peserta aksi dan menjanjikan hal yang sama. “Ada yang merekam?” tanya Anies, yang langsung diiyakan peserta aksi di Bundaran Hotel Indonesia, tadi malam.

Dalam pernyataannya, Anies mengatakan penegakan keadilan adalah tanggung jawab semua. Ia berjanji, apa yang menjadi aspirasi massa, akan diteruskan besok ke Pemerintah Pusat. “Dan anda semua sedang berusaha me negakkan keadilan,” tunjuk Anies. “Betul...,” seru peserta aksi serempak. “Karena itu, jalankan dengan tertib,” seru Anies dengan nada suara ditinggikan. “Siapp,” pekik mahasiswa.

Usai menyatakan sikap tersebut, nama Anies dan Emil nangkring di jajaran trending topic Twitter. Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno juga gerak cepat. Ia menyurati DPR. Dalam surat bertanggal 8 Oktober 2020 itu, ia menyampaikan, pengesahan UU Ciptaker mendapat penolakan oleh Serikat Buruh.

Baca juga : Lelang Jabatan Sekjen DPD Bisa Ditunda

Penolakan juga datang dari Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji. Lewat akun Instagramnya, dia mendesak, Presiden Jokowi menerbitkan Perppu mencabut UU Ciptaker. Hal ini untuk menghindari pertentangan di masyarakat.

Selain Gubernur, Kepala Daerah di Kabupaten/Kota hingga DPRD yang lain juga menemui peserta aksi ikut menyuarakan aspirasi buruh menolak uu tersebut. Sebagian besar di wilayah Jabar, seperti Sukabumi, Subang, Bandung Barat, dan Karawang.

Pengamat Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago menilai, sikap yang diambil sejumlah kepala daerah tersebut sudah tepat. Selain untuk meredakan anarkisme massa yang dapat merusak fasilitas publik, dukungan dari pemerintah daerah ini diyakini akan punya pengaruh besar.

Baca juga : Balon Kepala Daerah Jatim Diminta Kampanye Protokol Kesehatan

Lalu apakah kepala daerah akan untung atau malah buntung akibat pilihan sikap ikut meneruskan aspirasi penolakan UU Ciptaker ini, misalnya Emil yang digadang-gadang didukung Jokowi jadi calon presiden 2024? Menurut Pangi, fifty-fifty. Bisa untung, bisa juga buntung. “Mungkin awalnya Jokowi akan kaget karena mendapat penolakan dari kepala daerah, tapi Pilpres masih jauh. Masih bisa berubah lagi,” katanya. [SAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.