GP Ansor Minta Pemerintah Tegas Sikapi Pembantaian Muslim Uighur

RM.id  Rakyat Merdeka - Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (PP GP Ansor) meminta pemerintah segera bersikap tegas terhadap kejahatan yang dilakukan China terhadap Muslim Uighur di Xinjiang.

Isu ini kembali mencuat, setelah pemerintah Amerika Serikat (AS) menuding Chinese Communist Party (CCP) atau Partai Komunis China (PKC) adalah dalang di balik pembantaian etnis Muslim tersebut.

"Terkait solidaritas Islam, salah satu yang sensitif adalah isu pembantaian etnik/ umat Islam Uighur China,” kata Ketua PP GP Ansor, Luqman Hakim, di akun Twitter resminya @luqmanbeeNKRI, Kamis (29/10/2020).

Baca juga : SP PLN Minta Pemerintah Fasilitasi Renegoisasi Kontrak IPP

Menurutnya, isu pembantaian Muslim Uighur merupakan isu global yang sensitif karena menyangkut masalah Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). Karena itu, pemerintah China dan Indonesia harus memberikan penjelasan kepada publik.

Hal itu ditegaskan Luqman, merespons pernyataan Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo saat bertemu GP Ansor. Dalam pertemuan tersebut, Pompeo mengungkapkan, partai berkuasa di China, yaitu PKC merupakan otak pembantaian Muslim Uighur.

Saat ini, lanjutnya, pemerintah RI masih ogah ikut campur soal Muslim Uighur, lantaran hal itu dianggap urusan domestik China. Padahal, kata Luqman, isu ini merupakan pelanggaran HAM yang menjadi perhatian dunia. Sehingga, pemerintah harus bersikap tegas soal kasus tersebut.

Baca juga : Bamsoet Ajak Pemuda Terlibat Aktif Dalam Penanganan Covid-19

Jika tidak dilakukan, dia khawatir akan timbul gerakan dari kaum muslim yang akan merespona isu ini dengan caranya sendiri. "Jangan sampai pemerintah telat mengantisipasi gerakan solidaritas Islam yang akan membesar," tegas Anggota DPR Fraksi PKB ini.

Sebelumnya, Michael Pompeo mengungkapkan, PKC merupakan ancaman serius terhadap nilai kebebasan beragama dan kemanusiaan di masa depan. Hal itu dia ungkapkan saat berpidato di hadapan perwakilan organisasi masyarakat Islam di Indonesia pada forum yang digelar GP Ansor, Kamis (29/10/2020).

“Ancaman terbesar terhadap masa depan kebebasan beragama adalah Partai Komunis China yang berperang melawan seluruh orang beriman, baik itu Muslim, Budhis, Kristian dan lainnya. PKC yang ateis itu berusaha mewajarkan kebrutalan mereka terhadap Muslim Uighur di Xinjiang, sebagai bagian tindakan perlawanan terhadap terorisme,” bebernya.

Baca juga : MAPPI Minta Pemerintah Segera Realisasikan Rancangan Undang-Undang Penilai

Selain itu, Pompeo menambahkan, PKC menggunakan program pengentasan kemiskinan sebagai alat pembenaran atas kekerasan terhadap Muslim Uighur. "Tetapi kita tahu, tidak ada tindakan perlawanan terhadap terorisme yang dapat dibenarkan untuk memaksa Muslim Uighur makan babi selama Ramadhan, atau menghancurkan makam orang muslim,” ujarnya.

Setelah bercerita panjang lebar, Pompeo pun meminta hadirin yang menyimak untuk mendengar hati mereka masing-masing. Untuk menilai secara personal, apakah tindakan PKC itu dapat dibenarkan di hadapan nilai kebebasan beragama dan kemanusiaan.

“Coba pikirkan, bagaimana pemerintahan otoriter memperlakukan orang yang menentang aturan seperti itu,” jelasnya. [DIR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.