Ketum MUI Sehati Dengan Jokowi

RM.id  Rakyat Merdeka - Musyawarah Nasional X Majelis Ulama Indonesia (MUI) memilih KH Miftachul Akhyar sebagai Ketua Umum menggantikan KH Ma’ruf Amin. Pengurus MUI juga diisi muka-muka baru. Pentolan Kesatuan Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dan tokoh Persaudaraan Alumni 212, tak masuk jajaran pengurus.

Munas MUI X yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta itu, berlangsung tiga hari, 25-27 November 2020. Dibuka oleh Presiden Jokowi pada Rabu malam, ditutup oleh Wapres Ma'ruf Amin, kemarin pagi. 

Pada Kamis malam, Tim Formatur yang beranggotakan 17 orang menggelar rapat tertutup untuk memilih ketua umum. Hasilnya, rapat yang dipimpin Ma'ruf Amin itu, sepakat memilih KH Miftachul Akhyar sebagai nakhoda MUI yang baru.

Miftachul adalah Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Dia juga pengasuh pondok pesantren Miftachus Sunnah, Surabaya. 

Kiai Ma'ruf yang memimpin rapat formatur menceritakan proses pemilihan Ketua Umum. Menurut dia, prosesnya sangat cair dan tidak alot. “Hasilnya tidak boleh diganggu gugat,” kata Ma’ruf. 

Susunan pengurus MUI periode 2020-2025 sebagian besar berisi wajah-wajah baru. Hanya beberapa nama yang masih bertahan, seperti Kiai Ma'ruf yang kini didaulat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan, Amirsyah ditetapkan sebagai Sekretaris Jenderal, dan Anwar Abbas sebagai Wakil Ketua Umum. 

Baca juga : Trump Masih Setengah Hati

Sementara nama-nama yang terkait dengan KAMI dan PA 212 terdepak dari kepengurusan baru. Misalnya, Bachtiar Nasir, Yusuf Martak dan Tengku Zulkarnain. Ketiga nama tersebut tokoh aksi 212. Bachtiar Nasir adalah Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI adalah motor gerakan 212.  

Din Syamsuddin yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan juga terpental dari kepengurusan. Din merupakan salah satu deklarator KAMI. 

Secara umum, dalam kepengurusan MUI yang baru ini tak ada nama-nama yang berseberangan dengan pemerintah. Bahkan bila mendengar sambutan Jokowi saat membuka Munas dan Miftakhul Akhyar selesai terpilih, keduanya sudah satu hati. 

Saat membuka Munas, Jokowi menyampaikam Islam di Indonesia memiliki corak yang identik dengan pendekatan dakwah kultural yang persuasif dan damai. Dakwah agama Islam di Indonesia juga tidak menebarkan kebencian, serta jauh dari karakter ekstrim dan merasa benar sendiri. 

“Hal ini menunjukkan bahwa semangat dakwah ke-Islaman kita adalah merangkul bukan memukul. Karena hakikat berdakwah adalah mengajak umat ke jalan kebaikan sesuai akhlak mulia Rasulullah SAW,” kata Jokowi.

Isi pidato KH Miftachul Akhyar kurang lebih sama. Ia mengingatkan para ulama agar menjadi teladan bagi umat Islam saat berdakwah. Menurut dia, dakwah itu mengajak, bukan mengejek.

Baca juga : Jaga Kebugaran, Seskab dan Ketua MWA UI Gowes Bareng Hingga 41 Km

“Merangkul bukan memukul, menyayangi bukan menyaingi, mendidik bukan membidik, membina bukan menghina, mencari solusi bukan mencari simpati, membela bukan mencela," ujar Miftachul, kemarin.

Ia lalu mengutip pernyataan Imam Syafii soal ulama. Menurut Imam Syafii, seorang alim adalah orang yang semua urusan, perilaku, dan sepak terjangnya selalu berkesinambungan dengan agamanya. 

Miftachul berharap, para ulama di Indonesia punya dasar hukum atas apa yang mereka sampaikan ke umat. Ia juga berharap para ulama Indonesia bersandar pada bayyinah atau pembuktian, bukan sekadar ikut-ikutan.

Lalu bagaimana tanggapan para pengurus yang terdepak? Tengku Zulkarnain mengatakan, pergantian tersebut sebagai hal yang wajar. Dia bilang, sudah 22 tahun mengabdi di MUI. Karena itu wajar jika kepengurusan baru diisi wajah-wajah baru. 

“Ini juga untuk memberikan kesempatan kepada generasi muda,” ujarnya, kemarin.

Kendati sudah tidak menjadi pengurus MUI lagi, dia mengaku, akan terus berdakwah. Dia pun berharap MUI bisa menjadi lebih baik dalam menyampaikan dakwahnya kepada umat Islam di Tanah Air.

Baca juga : Kebijakan Anies Soal Corona Sudah Seirama Dengan Jokowi

Sementara, Din Syamsuddin berharap, pengurus MUI yang baru adalah ulama yang lurus yang hanya takut kepada Allah. Ia menyampaikan, MUI ke depan mesti dipimpin figur ulama yang bisa optimal menjalankan tugas sebaik-baiknya. Sosok ulama yang bisa meluangkan waktu untuk memimpin organisasi. 

Karena itu, ia berpesan, para pengurus tidak rangkap jabatan politik sebagaimana tertuang dengan AD/ART. Baik itu jabatan eksekutif, legislatif, dan partai politik. 

"Perangkapan jabatan akan membawa MUI mudah terkooptasi dan terkontaminasi kepentingan politik yang acapkali tidak sejalan dengan kepentingan umat Islam," kata Din, kemarin. [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.