KPK Wangi Lagi

RM.id  Rakyat Merdeka - KPK mulai wangi lagi, setelah berbulan-bulan tampil mengecewakan. Komisi yang dipimpin Komjen Firli Bahuri itu, kini membuat decak kagum rakyat.

Setelah meringkus “garuda besar” (Edhy Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan/Waketum Gerindra) dalam kasus suap ekspor benih lobster, KPK menangkap “ban­teng cilik” (Ajay Muhammad Priatna, Walikota Cimahi/Ketua DPC PDIP Cimahi) dalam kasus suap perizinan pembangunan rumah sakit.

Ajay ditangkap di Bandung kemarin pagi, pukul 10.40 WIB. Selain Wal­kot Cimahi, ada 9 orang lainnya yang diamankan. “Termasuk di antaranya pejabat Pemkot Cimahi dan beberapa orang unsur swasta,” ungkap Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, kemarin.

Kader PDIP ini tersangkut kasus korupsi proyek pembangunan rumah sakit di Cimahi. Tepatnya, RS Bunda Cimahi.

Dalam penangkapan itu, KPK mengamankan uang Rp 425 juta. Uang itu merupakan sebagian dari komitmen fee senilai total Rp 3,2 miliar. Selain uang, diamankan juga sejumlah dokumen rumah sakit.

Ajay Cs kemudian dibawa ke markas KPK di Jl. Kuningan Persada, Jaksel. Beberapa menit sebelum pukul 3 siang, mereka tiba di Gedung Merah Putih. Tapi dimasukkan lewat belakang.

Baca juga : Suka Cita Warga Desa Nanga Kayan Nikmati Listrik 24 Jam

Di sana, mereka menjalani pemeriksaan intensif. Komisi antirasuah akan mengumumkan status Ajay dan kawan-kawan (dkk) pagi ini dalam konferensi pers.

OTT ini, hanya berselang tiga hari setelah penangkapan Menteri Edhy. Petinggi Gerindra yang juga orang dekat Prabowo Subianto itu, dicokok di Bandara Soetta, Rabu (25/11) di hari, sepulangnya dari Honolulu, Hawaii,AS. KPK menyematkan status tersangka kepada Edhy dan 6 orang lainnya lantaran diduga terlibat praktik rasuah izin ekspor benur.

Dua kali OTT dalam tiga hari ini tentu membuat KPK banyak pujian. Padahal, selama berbulan-bulan, Firli Cs selalu menjadi bulan-bulanan. Apalagi, setelah Ketua KPK, Firli Bahuri tersandung kode etik karena terbukti menyewa helikopter untuk lawatan ke Palembang, Sumatera Selatan. Dewan Pengawas (Dewas) KPK kemudian memvonisnya bersalah. Jenderal polisi bintang tiga itu dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis 2.

Kontroversi soal KPK terus bergulir. Salah satu yang disorot, adalah soal rencana kenaikan gaji dan pengadaan mobil dinas bagi pimpinan dan pejabat teras komisi itu. Habis-habisan KPK dihajar, sampai akhirnya mereka memutuskan meninjau ulang rencana itu, meski hanya di mulut saja. Terakhir, Firli di-bully karena salah menyebut tahun buku yang dibacanya.

Namun kini, KPK kembali wangi. “Ringkus garuda besar, sikat banteng kecil, KPK wangi lagi,” ujar Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, ke- pada Rakyat Merdeka, semalam.

Menurutnya, ini adalah upaya Firli cs untuk menunjukkan eksistensinya. Setelah revisi UU KPK, rentetan kontroversi pimpinannya, dan ditinggal banyak pegawainya, Firli cs seolah ingin menunjukkan, KPK masih ada. “Kita patut apresiasi KPK, keseluruhannya, terutama satgas,” tuturnya.

Baca juga : Dudung Didukung Panglima TNI

Meski begitu, Boyamin meminta KPK tak sekadar eksis. Tapi juga terus mempertahankan prestasinya.

Warganet juga ikutan memuji KPK. “Bagus kinerja KPK. Semoga tikus jorok segera dibasmi,” cuit @Erwis- Tambunan. Seruan yang sama juga dikicaukan @DionPradanta. “Hayooooo KPK....hajar Terus KORUPTOR... Jangan kendorrrr. Beberapa waktu tiarap, sekarang waktunya bangkit. Sikat habis,” komentarnya.

Sementara @msfarih menyatakan, KPK akhirnya pakai kartu AS-nya, yakni OTT. “Saat kepercayaan publik menurun, pake kartu As. Mau nggak mau KPK masih lebih dipercaya masyarakat meski kena revisi UU KPK,” kicau dia.

Tanggapan Gerindra dan PDIP

Sementara itu, atas tertangkapnya Edhy Prabowo, Gerindra menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Jokowi, Wapres Ma’ruf Amin, serta seluruh anggota Kabinet Indonesia Maju. “Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian ini,” ujar Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, kemarin.

Muzani meyakini, insiden itu tidak akan mengganggu pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Muzani yakin, kegiatan pemerintahan terus berjalan sebagai biasa. Baik pelayanan, maupun pembangunan.

Baca juga : 1.200 Rumah Warga Kurang Mampu Di Kalbar Dapat Bantuan Listrik Gratis Dari PLN

Gerindra menyatakan menghormati proses hukum yang dilakukan KPK. Namun, Muzani berharap, asas hukum praduga tak bersalah tetap dapat dihormati oleh semua pihak.

“Karena itu upaya untuk menyediakan bantuan hukum kepada saudara Edhy Prabowo perlu dihormati sebagai upaya untuk menjernihkan persoalan-persoalan yang dituduhkannya,” tutur Muzani.

Menurutnya, Edhy Prabowo telah menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dan sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Saat ini surat pengunduran diri Edhy Prabowo selaku Waketum Partai Gerindra sedang diproses.

Sedangkan Ketua PDIP Jabar Ono Surono belum mau berkomentar banyak soal penangkapan Ajay. Dia menunggu pengumuman resmi KPK.

Yang pasti, berbeda dengan Gerindra, Ono memastikan PDIP tak akan memberikan bantuan bila kadernya terbukti melakukan korupsi. “Yang menjadi kebiasaan di PDI Perjuangan tidak ada bantuan hukum untuk kader yang melakukan korupsi,” tegasnya. [OKT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.