Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengajak semua pihak untuk bersama-sama memerangi kasus eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi. Sebab, tindakan itu merampas hak asasi anak dan melanggar Undang-Undang.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPAPP) Pemprov DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan, di masa pandemi seharusnya anak bisa lebih dekat bersama keluarga. Namun, beberapa kasus yang dijumpainya, mereka kehilangan haknya.
Diingatkannya, setiap anak memiliki hak mendapatkan pendidikan dan terpenuhinya rasa ingin bermain. “Saya ingatkan terus bahwa anak punya hak asasi yang harus dipenuhi,” ujar Tuty dalam acara Webinar, Jumat (5/12).
Baca juga : Kasus Covid Masih Tinggi, Duit Juga Nggak Ada, DKI Stop Pesta Tahun Baru
Dia berharap, dalam situasi sesulit apapun, setiap orang harus bisa memenuhi hak anak-anaknya. Jangan sampai anak dipekerjakan di luar batas kemampuannya. Ahli Kesehatan Masyarakat, Maya Trisiswati berpandangan, pemenuhan hak anak menjadi tanggung jawab banyak pihak.
Seperti, negara, pemerintah, termasuk akademisi. Dan, orangtua mempunyai peran penting untuk memenuhi hak anaknya. Dia menyebutkan, UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Kekerasan Anak, telah memuat pasal tentang sanksi penjara kepada warga negara yang memaksa anaknya bekerja.
Bagi pihak yang masih mempekerjakan anak berusia di bawah 18 tahun, pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun. Dan/atau denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 400 juta.
Baca juga : Bupati Aceh Barat Positif Corona
Maya menilai, faktor ekonomi sering dijadikan dalih memaksa sang anak untuk bekerja. Dan, tidak bisa dipungkiri beberapa pekerja anak umumnya karena ingin membantu perekonomian keluarga. Alasan itu, lanjutnya, membuat masalah ini semakin rumit. Karena, jika orang tua punya pilihan lain, tentu mereka tidak akan memaksa anaknya bekerja.
“Kemiskinanlah membuat orang tua memaksa anak-anak mencari uang layaknya orang dewasa,” ujarnya.
Menurutnya, anak yang diperkerjakan banyak berasal dari keluarga kelas menengah ke bawah. Anak-anak itu umumnya sudah masuk usia remaja. “Untuk mengatasi masalah ini negara perlu hadir, membentuk komite perlindungan,” ungkapnya.
Baca juga : Orang Demokrat Tak Kepikiran Minta Maaf
Maya meminta, publik tidak ragu untuk melaporkan jika mengetahui adanya tindak kejahatan atau pelanggaran hukum terhadap anak. Memaksa anak bekerja dapat mengganggu atau membahayakan anak, baik secara fisik mental sosial dan intelektualnya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
