Menkeu Ngajak Ngutang Ke Bank

RM.id  Rakyat Merdeka - Lesunya pertumbuhan kredit pada dunia perbankan membuat Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani cemas. Padahal, perbankan adalah urat nadi perekonomian untuk terus bergerak. Nah, agar ekonomi cepat pulih dan bergerak lagi, Sri ajak masyarakat ngutang ke bank.

Sri mengatakan, ekonomi Indonesia di masa pandemi mengalami masa sulit. Hal ini bisa dilihat dari tekanan yang dialami sektor keuangan, terutama perbankan. Di sektor perbankan, hampir tidak ada pertumbuhan penyaluran kredit yang disebabkan tingginya risiko kredit.

“Ekonomi tidak mungkin didorong hanya dengan APBN. Karena itu, bagaimanapun caranya, dunia usaha harus segera bangkit. Jika tidak akan menjalar ke ekonomi Indonesia secara keseluruhan,” kata Sri saat menjadi pembicara kunci dalam konferensi Business, Finance & UMM Accounting yang digelar Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), kemarin.

Sarjana Ekonomi jebolan Universitas Indonesia ini mengingatkan, lesunya pertumbuhan kredit bakal berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Tak ada pertumbuhan kredit artinya tak akan ada pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah, lanjutnya, terus berupaya agar sektor keuangan dan korporasi kembali bisa melakukan bisnisnya. Pemerintah bersama dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sudah memformulasikan strategi untuk mendorong sektor keuangan dan korporasi untuk siuman dan pulih. 

Baca juga : Indonesia Ratifikasi Kemitraan Ekonomi Dengan Jepang Dan Mozambik

Pemerintah bersama OJK memberikan relaksasi kredit. Pelaku usaha termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bisa tidak membayar utang pokoknya selama 6 bulan atau 9 bulan. Untuk usaha kecil bahkan bunganya dibayar disubsidi oleh pemerintah.

“Sehingga mereka tidak mengalami tekanan dari sisi pembayaran kreditnya. Untuk usaha kecil pun kita memberikan yang disebut jaminan pinjaman modal kerja,” terangnya.

Di sisi perbankan, pemerintah juga terlindungi dengan jaminan pinjaman modal kerja itu. Sebab, jika rasio kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) naik, tidak mempengaruhi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).

Sri menyadari, kebijakan luar biasa ini selalu memunculkan dilema. Keinginan memberikan jaminan perlindungan versus terjadinya moral hazard atau korupsi.

“Ini sesuatu yang harus dikalkulasi risikonya antara kebutuhan untuk memulihkan ekonomi, namun kita tetap hati-hati kemungkinan terjadinya kejahatan,” tutupnya.

Baca juga : Iconomics: CSR Perusahaan Gerakkan Roda Ekonomi Masyarakat di Tengah Pandemi

Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan, saat ini perbankan masih khawatir untuk menyalurkan kredit. Lantaran masih tingginya ketidakpastian akibat pandemi. “Jadi bank masih sangat berhati-hati mengucurkan kredit,” kata Esther, kemarin.

Di sektor usaha, penurunan omzet karena turunnya permintaan, lanjut dia, mengakibatkan permintaan terhadap kredit dari korporasi juga berkurang. Dengan demikian, injeksi likuiditas bank sentral tak akan terpakai dengan keadaan tersebut.

Ekonom Indef Ahmad Erani Yustika mengatakan, untuk memulihkan perekonomian, pemerintah harus memberi dukungan terhadap pelaku UMKM. Namun di saat yang sama, bank sebaiknya tak kelewat menahan diri, mengingat data juga menunjukkan bahwa risiko kredit bermasalah atau NPL UMKM masih tergolong rendah.

Dalam praktiknya, data menunjukkan kredit macet untuk UMKM itu persentasenya kecil, bahkan di bawah usaha besar.

“Saya harap perbankan tidak mengurangi dukungan terhadap UMKM dalam situasi seperti sekarang. Karena mereka bukan kelompok yang memiliki risiko tinggi,” ujar Erani dalam keterangan tertulis.

Baca juga : PGN Jaga Kinerja di Triwulan III Tahun 2020

Menurutnya, perbankan masih terlalu selektif. Padahal, mempergencar bantuan terhadap UMKM sama sekali tidak akan merugikan perbankan.

Di dunia maya, warganet mengeluhkan sulitnya mendapatkan kredit dari bank. “Yang butuh kredit usaha sangat banyak, hanya saja terbentur persyaratan Bank. Bank “terlalu kaku” dalam menyalurkan kredit, meski tentu ini bertujuan menjaga NPL Mungkin pemerintah harus punya penyalur kredit Non Bank yang khusus menangani UMKM,” cuit akun @abuikhwanaziz.

“Mau kredit untuk pengurusannya ribet,” timpal akun @dino_qs1. “Mana ada kredit bu..susah,” sambung akun @Novri_HD. 

Akun @SitorusWahyudin malah menyindir Sri Mulyani yang ajak masyarakat untuk ngutang terus. “Buat aja pengumuman, negara butuh bantuan buat bayar utang. Ntar masyarakat pasti bakal bantu tuh buat transfer. Jangan dibudayakanlah kredit. Bunganya gede banget. Hehe,” sindirnya. [MEN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.