Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Sebelumnya
“Admin @KemenkeuRIyang bertagar #UangKita perlulah menjawab nasib keuangan kita tahun depan. Ini yang bicara WAPRES 2 periode dan 2 presiden…” cuit Fahri.
Dalam cuitan lain, eks politisi PKS ini mengatakan, poin yang disampaikan JK bahwa Corona ini bikin beban defisit terberat dalam sejarah ekonomi Indonesia.
“Sekarang kita cari jalan bersama. Sebelum itu, pemerintah harus jujur bahwa lagi berat. Atau jangan-jangan saking hebatnya kabinet ini ternyata anteng-anteng saja,” sindir Fahri.
Ekonom senior Indef, Didik J Rachbini menyebut, ini bukan pertama kalinya JK mengingatkan soal bahaya utang.
Baca juga : Indeks Dolar Babak Belur, Rupiah Masih Anteng
Pada 2016, politikus senior Golkar itu juga mengingatkan menteri keuangannya bahwa utang sudah mengkhawatirkan. Hitungannya, saat itu anggaran utang dan bunganya mencapai Rp 500 triliun.
“Yang lebih paham ekonomi adalah Wapres, dan pantas mengingatkan. Tapi peringatan ini diabaikan dan dengan Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan, malah ditabrak dengan defisit semaunya,” ulas Didik saat dihubungi, kemarin.
Dia menjelaskan, dalam RAPBN 2020, anggaran utang hanya Rp 651 triliun. Namun, demi alasan pandemi, angka tersebut naik menjadi Rp 1.530 triliun. Angka ini 3 kali lipat dari anggaran total pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono di awal periodenya. “Jadi praktik kebijakan memutuskan anggaran sekarang ugal-ugalan,” kritik Didik.
Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo mengakui defisit saat ini merupakan yang tertinggi. Namun perlu diingat, kondisi ini merupakan dampak pandemi. Akibatnya, ekonomi melambat, penerimaan pajak turun, belanja naik, sehingga pembiayaan meningkat.
Baca juga : Koeman Pede Barca Masih Bisa Juara
“Kita melebarkan defisit demi menyelamatkan rakyat dan perekonomian dari pandemi,” katanya saat dihubungi Rakyat Merdeka, semalam.
Yustinus menjelaskan, soal defisit, pemerintah dan DPR sudah sepakat melebarkan angkanya hanya sampai 2022. Sehingga pada 2023 kembali ke bawah, 3 persen. Dengan begitu, disiplin fiskal dijalankan sungguh-sungguh. Kemenkeu juga terus menjaga agar rasio utang tetap sehat dan memperhitungkan sustainabilitas.
“Bersyukur kita burden sharing dengan Bank Indonesia sebagai beban bunga relatif ringan,” katanya.
Lantas, apa yang dilakukan pemerintah agar defisit tidak semakin melebar? Kata Yustinus, pemerintah sudah membatasinya sampai dengan 2022, seiringan pemulihan ekonomi. Belanja tetap didisain efisien dan fokus pada penanganan dampak pandemi. Penerimaan pajak sebagai andalan akan membaik seiring membaiknya perekonomian. “Maka sekarang fokus ke perbaikan regulasi dan administrasi,” pungkasnya.
Baca juga : KPK Gelar Perkara Dengan Polri Dalami Kasus Benih Bawang Merah
Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara optimis, defisit APBN akan kembali di bawah 3 persen pada 2023, seperti diatur dalam UU No.2/2020. [MEN]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
