Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Cabut Larangan Media Beritakan Kekerasan Aparat

Kapolri Pendengar Yang Baik

Rabu, 7 April 2021 07:30 WIB
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Foto: ANTARA/Galih Pradipta)
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Foto: ANTARA/Galih Pradipta)

 Sebelumnya 
Apa alasannya? Listyo menjelaskan, arahan itu ditujukan untuk jajarannya. Eks Kabareskrim Polri itu mengatakan, Polri bisa tampil tegas, namun humanis. Tapi kenyataannya, masih terlihat ada polisi yang arogan. Makanya diperlukan kehati-hatian bagi aparat dalam bertugas.

“Jangan sampai perbuatan salah satu oknum, justru merusak satu institusi,” kata Listyo, kemarin.

Karena itu, Kapolri meminta agar membuat arahan agar anggota lebih hati-hati saat tampil di lapangan. “Jangan suka pamer tindakan yang kebablasan dan malah jadi terlihat arogan, masih sering terlihat anggota tampil arogan dalam siaran liputan di media tertentu, hal-hal seperti itu agar diperbaiki, sehingga tampilan anggota semakin terlihat baik, tegas namun humanis,” tegas Kapolri.

Baca juga : Deputi Penindakan KPK Keceplosan Sebut Tersangka Kasus Suap Pengadaan Tanah

Mungkin, lanjutnya, di penjabaran STR tersebut, anggota salah menuliskan, sehingga menimbulkan beda penafsiran. Di mana STR yang dibuat tersebut keliru, sehingga malah media yang dilarang merekam anggota yang berbuat arogan di lapangan.

“Jadi dalam kesempatan ini saya luruskan, anggotanya yang saya minta untuk memperbaiki diri, untuk tidak tampil arogan, namun memperbaiki diri sehingga tampil tegas, namun tetap terlihat humanis, bukan melarang media untuk tidak boleh merekam/ambil gambar anggota yang arogan atau melakukan pelanggaran,” kata Kapolri.

Polri, tegas Kapolri, juga butuh masukan dan koreksi dari eksternal utk bisa memperbaiki kekurangan. “Oleh karena itu, saya sudah perintahkan Kadiv Humas untuk mencabut STR tersebut, dan sekali lagi mohon maaf atas terjadinya salah penafsiran yang membuat ketidaknyamanan teman-teman media, sekali lagi kami selalu butuh koreksi dari teman-teman media dan eksternal untuk perbaikan insititusi Polri agar bisa jadi lebih baik,” kata eks ajudan Presiden Jokowi ini.

Baca juga : Sambut HUT Ke-60, Bank DKI Beri Modal Usaha Kepada Purna Bhakti

Pengamat intelijen dan militer, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati mengapresiasi Kapolri yang mau mendengarkan masukan pihak lain. Namun, Nuning-sapaannya, meminta Kapolri untuk tetap tegas dalam persoalan hukum.

Dia tidak ingin, semakin ke sini, negara menjelma ke arah mobokrasi. “Yakni, membiarkan warga bertindak tanpa aturan dan tak patuh pada regulasi,” kata Nuning, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gajah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar ikut mengapresiasi sikap Kapolri yang mau mendengar kritik. “Saya suka dengan tindakan koreksi. Keluarkan sesuatu, menuai kritik, akhirnya mencabut. Itu bagus,” kata Zainal lewat akun Twitternya, kemarin.

Baca juga : Pasca Penyerangan Mabes Polri, Rumah Dinas Kapolri Dijaga Ketat

Di dunia maya, Kapolri yang sebelumnya banyak dikritik, kini justru mendapat apresiasi dari netizen. “Sikap gentle dan terpuji. Karena tetaplah koreksi dan kritik itu penting untuk menghasilkan kebijakan yg humanis dan berimbang,” kata akun rosun WONG. [MEN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.