Dark/Light Mode

Usul Kepala Daerah Digaji Gede

KPK Dikasih Jempol Ke Bawah

Kamis, 8 April 2021 07:20 WIB
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata hadir dalam pernyataan komitmen implementasi sistem penanganan pengaduan tipikor di Bengkulu, Rabu (7/42021). (Foto: Twitter.com/@humaspemkotbkl)
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata hadir dalam pernyataan komitmen implementasi sistem penanganan pengaduan tipikor di Bengkulu, Rabu (7/42021). (Foto: Twitter.com/@humaspemkotbkl)

 Sebelumnya 
Menurutnya, berdasarkan peraturan pemerintah, pendapatan kepala daerah bukan hanya gaji, tapi juga ada tunjangan jabatan dan tunjangan operasional. Besaran tunjangan operasional tersebut tergantung pada besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Soal korelasi antara kenaikan gaji dengan tingkat korupsi, masih perlu dikaji lebih lanjut. Besarnya gaji belum tentu mempunyai dampak yang signifikan dengan penurunan angka korupsi,” katanya, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurut dia, dalam hal pencegahan korupsi, Kemendagri telah menerbitkan sejumlah peraturan, edaran dan imbauan. Juga memberikan pembekalan dan bimbingan kepada pejabat di daerah untuk tidak korupsi.

Baca juga : Jemaah Harus Saling Kenal

Terakhir, dia menyoroti soal sistem pilkada ataupun pileg. Biaya politik (cost politic) yang tinggi juga bisa memengaruhi tindak korupsi kepala daerah.

Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo menilai, usulan kenaikan gaji kepala daerah itu wajar. Soal disetujui atau tidak, nanti dilakukan kajian.

“Kalaupun diusulkan sekarang dan disetujui, paling direalisasikan di anggaran 2021,” cetusnya.

Baca juga : Mas Menteri Ngebet Kerek Sektor Parekraf

Bagaimana tanggapan pengamat?

Pengamat Politik Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago tak sependapat dengan usulan KPK. Dia menilai, kenaikan gaji kepala daerah tidak begitu memengaruhi kepala daerah untuk tidak korupsi. Selain integritas, biaya politik yang tinggi justru menjadi alasan mereka korupsi.

“Tapi ini perlu ada riset. Saya melihatnya, banyak kepala daerah yang korupsi karena biaya pemilu yang mahal,” katanya, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Baca juga : Usut Korupsi Pengadaan Barang Covid-19, KPK Geledah 4 Lokasi Dalam Dua Hari

Menurutnya, biaya politik yang tinggi menyebabkan kepala daerah berpikir untuk balik modal ketika terpilih.

“Itu yang membuat mereka menghalalkan segala cara, sehingga bertindak korupsi,” katanya.

Kritikan juga datang dari warganet. @terapisyarafke1 yang heran meski gaji kecil banyak yang mencalonkan. “Yang aneh walaupun gaji kecil kenapa orang pada berebut jadi kepala daerah. Situ mikir?,” ujarnya. “Terus ngapain mau jadi kepala daerah pak? Gaji kecil tapi tunjangan segitu per bulan masih kurang juga? cuitnya @andrecoustic. [QAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.