Pastikan, Tidak Ada Lagi Masyarakat Buta Politik

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta mengintensifkan kegiatan pendidikan pemilih ke masyarakat. Terutama mereka yang akses terhadap informasi politiknya masih rendah atau masih buta politik. Ini penting, agar partisipasi masyarakat bisa lebih baik lagi.

Hal ini disampaikan peneliti dari Institute for Democracy And Welfareism (IDW) Ahmad Sabiq. Dia menanggapi proses pendidikan pemilih yang sudah berjalan sejak 2018 silam.

Ahmad mengatakan, kegiatan pendidikan pemilih sebetulnya adalah kegiatan yang sangat baik, bagi peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia. Pasalnya, penyelenggara Pemilu (KPU) dan Bawaslu melakukan aksi ‘jemput bola’ dengan memberikan informasi kepada pemilih terkait kepemiluan, guna meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemilih tentang Pemilu.

“Pendidikan pemilih bertujuan memberikan bekal kognisi memadai tentang politik. Ini untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman dari calon pemilih untuk memenuhi peran kewarganegaraan dalam menyukseskan pesta demokrasi,” ujarnya.

Baca juga : Nggak Ada Dispensasi Mudik Buat Para Santri

Dosen Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) ini mengatakan, kegiatan pendidikan pemilih kedepannya sangat strategis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Karena, kata dia, pesta demokrasi berkualitas bukan hanya ditentukan oleh proses pemilihan transparan, jujur dan adil, namun tidak bisa dilepaskan dari pemilih berkualitas.

“Yakni pemilih yang sadar akan arti penting dirinya dalam Pemilu,” katanya.

Ahmad meminta, penyelenggara Pemilu agar tidak serampangan menetapkan sasaran di kegiatan pendidikan pemilih. Sehingga, output program ini bisa benar-benar dirasakan dalam proses berdemokrasi.

Agar tepat sasaran, dia menilai, kegiatan pendidikan pemilih harus menyasar masyarakat yang kurang memiliki akses terhadap informasi politik sehingga tingkat literasi politiknya kurang.

Baca juga : Pasokan Vaksin Datang Lagi, Menlu Retno Minta Masyarakat Tetap Jaga Prokes

“Cari kelompok yang kurang punya akses terhadap informasi politik. Misalnya kelompok difabel, masyarakat di pelosok pedesaan, masyarakat terpencil, pedalaman atau perbatasan dan lain sebagainya,” katanya.

Menurut Ahmad, pendidikan pemilih akan menjadi kurang optimal bila menjangkau kelompok-kelompok sudah cukup melek secara politik.

“Karena pendidikan pemilih yang intensif dan menjangkau luas seluruh lapisan masyarakat diharapkan dapat menumbuhkan masyarakat pemilih yang mendapat akses informasi dengan baik,” paparnya.

Dengan adanya akses informasi yang baik, Ahmad menambahkan, diharapkan akan memunculkan pemilih rasional dalam Pemilu.

Baca juga : Tuh kan, Naik Lagi Kasus Covid-19

Terkait hal ini, Ketua KPU Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel) Muhtar Muis mengakui pentingnya kegiatan pendidikan pemilih. Karena itu, KPU Gowa akan membentuk Desa Peduli Pemilu-Pemilihan (DP3), sebagai upaya meningkatkan kualitas demokrasi di daerah itu.

Menurutnya, teknis kegiatan DP3 nantinya dalam bentuk pendidikan pemilih. Di antaranya, ada aktivitas belajar mengajar dengan tema demokrasi, sistem Pemilu, pendidikan politik, dan teknis penyelenggaraan Pemilu yang akan dilaksanakan selama enam bulan.

“Pelaksanaannya dimulai dari Juni sampai Desember 2021. Peserta berasal dari beberapa komunitas atau kelompok masyarakat Borisallo, yang nantinya akan menjadi agen pendidikan pemilih di wilayahnya,” jelasnya. [SSL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.