Dark/Light Mode

TKDN Jangan Cuma Wacana

Luhut: Copot Pejabat Ogah Pake Produk RI

Sabtu, 8 Mei 2021 05:25 WIB
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto : Istimewa).
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto : Istimewa).

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengambil sikap tegas terhadap implementasi penggunaan produk dalam negeri (Tingkat Kandungan Dalam Negeri/TKDN). Yang ketahuan tidak mendukung, siap-siap saja lengser dari jabatannya.

Luhut meminta Badan Penga­wasan Keuangan dan Pemban­gunan (BPKP) dan Badan Peng­kajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) terlibat mengaudit semua badan usaha. Yang tidak menerap­kan TKDN agar diberi sanksi.

“Yang tidak menerapkan agar dapat segera diberikan sanksi hingga pencopotan jabatan. Kalau semua bersinergi tujuan bisa tercapai yaitu multiplier effect yang tinggi. Indonesia mandiri dan tidak tergantung pasokan produk luar negeri,” jelas Luhut dikutip dari postingan akun Instagram resmi @luhut. pandjaitan.

Baca juga : Kepala Daerah Jangan Cuma Baca Laporan Aja, Turun Ke Lapangan Dong

Postingan ini disampaikan Luhut usai melakukan rapat dengan lintas kementerian dan asosiasi industri terkait evaluasi program Peningkatan Peng­gunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), kemarin.

Ia melihat, implementasi P3DN masih belum optimal. Menurut­nya, Indonesia sudah terlalu lama bergantung pada produk-produk dari luar negeri, terutama untuk keperluan industri.

Oleh sebab itu, program P3DN diperlukan dalam rangka menggerakkan perekonomian nasional.

Baca juga : Mahfud: Tak Ada Wacana Pemerintah Soal Presiden Jabat 3 Periode

“Hal ini dilakukan tentunya sesuai dengan arahan Presi­den @jokowi agar pemerintah, BUMN/BUMD, badan usaha dan/atau pemangku kepentingan lainnya wajib menggunakan produk dalam negeri dan men­dukung program P3DN,” kata Luhut dalam postingan Insta­gramnya, dikutip kemarin.

Luhut menekankan, perlunya membangun rasa nasionalisme yang kuat untuk penerapan Ting­kat Komponen Dalam Negeri sehingga program P3DN bisa berjalan optimal.

“Selama ini saya perhati­kan seringkali ada yang selalu berkilah dengan berbagai alasan. Sehingga implementasi P3DN menjadi persoalan yang tak kun­jung terpecahkan,” jelas Luhut.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.