Dark/Light Mode

Anggaran Modernisasi Alutsista Terbatas

Diplomasi Menhan Prabowo Semoga Bawa Hasil Positif

Sabtu, 8 Mei 2021 19:33 WIB
Peneliti Institute For Security And Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi. (Foto: Istimewa)
Peneliti Institute For Security And Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi. (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) Tanah Air telah lama menjadi kebutuhan yang mendesak. Masalah ini rame lagi dibicarakan pasca musibah tenggelamnya KRI Nanggala 402 di perairan Utara Bali beberapa waktu lalu. Masalahnya, selama ini anggaran dialokasikan pemerintah belum menjawab kebutuhan tersebut. Untuk menjawab tantangan itu,  Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto telah berkali-kali menegaskan akan berupaya mencari solusi terkait hal itu.

Pemerhati Militer dari Institute for Security and Strategi Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai, modernisasi merupakan pekerjaan rumah (PR) lama yang belum tuntas, dan kini dibebankan kepada Menhan Prabowo. Diharapkannya, kegiatan Prabowo berkeliling dunia melakukan diplomasi pertahanan guna memenuhi kebutuhan alutsista domestik, mendapatkan hasil positif.

"Kita harapkan usaha itu (diplomasi) membuahkan hasil dan bisa meningkatkan kerja sama militer dengan negara-negara sahabat,” kata Khairul, dalam keterangannya, Sabtu (8/05).

Berita Terkait : Melihat Lebih Dekat Alutsista Indonesia

Dalam diplomasi itu, Khairul yakin, Prabowo melakukan penjajakan pengadaan alutsista. Terutama, alutsista  yang tidak bisa dipenuhi industri pertahanan di dalam negeri.

Sebagai informasi, sejak awal tahun 2021 hingga kini, Prabowo telah melakukan kunjungan diplomasi pertahanan ke berbagai negara seperti Inggris, Rusia, Jepang, dan Korea Selatan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kelanjutan negosiasi yang telah dilakukan Kementerian Pertahanan (Kemhan) sebelumnya. Selain itu,  juga melakukan penjajakan untuk membahas komitmen baru kerja sama.

Anggaran belanja Kemhan sebenarnya termasuk belanja penyelenggara negara terbesar dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Pada tahun ini, otoritas pertahanan mendapatkan alokasi pagu belanja sebesar Rp 136,99 triliun. Namun, yang tidak diketahui publik, anggaran itu tidak semuanya diperuntukan untuk alutsista.

Berita Terkait : Langkah Prabowo Perkuat Pengaruh RI Di Asia Pasifik

Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, secara akumulatif, anggaran yang diplot untuk Kemhan memang lebih besar dari kementerian lain. Namun, duit sebanyak itu ternyata masih harus dibagi lagi untuk 5 unit Organisasi (UP) yakni Kemhan, Mabes TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan udara.

"Jadi dari total anggaran 2021 kurang lebih 136 Triliun itu terbagi ke 5 unit organisasi tersebut. Lebih dari 44 persennya sudah digunakan untuk belanja rutin prajurit dan pegawai," kata Dahnil.

Ia melanjutkan, persentase untuk belanja alutsista sendiri dari jumlah tersebut sebesar kurang lebih 10 persen. Jika dilihat lebih jauh, total belanja militer pemerintah hanya 0,7 persen dari produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut jauh lebih rendah dari negara tetangga.

Berita Terkait : Kalau Mau Perkasa Di Laut, Harusnya Pak Prabowo Beli 8 Kapal Selam Lagi

Singapura misalnya, hanya memiliki penduduk 5,9 juta jiwa, namun memiliki 72.500 personel militer aktif, 312.500 personel cadangan, dan anggaran militer 11.200 juta dolar AS atau Rp 162,7 triliun. [IAN]