Dark/Light Mode

Soal Pajak Sembako

Digebuk Kanan-Kiri, Sri Mulyani Anteng Aja

Sabtu, 12 Juni 2021 07:50 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengikuti rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/6/2021). (Foto: Rizki Syahputra/RM)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengikuti rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/6/2021). (Foto: Rizki Syahputra/RM)

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Keuangan Sri Mulyani diserang kiri-kanan, baik oleh oposisi maupun koalisi karena akan pajakin sembako dan pendidikan. Sampai tadi malam, serangan tersebut terus mengalir dan membesar. Namun, eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, tetap anteng saja.

Kritikan terhadap Sri Mulyani mulai merayap di jagat maya sejak Rabu (9/6) atau saat ia menghadiri rapat kerja dengan Komisi XI DPR, di Gedung DPR, Jakarta. Dalam rapat itu, sejumlah anggota DPR menanyakan wacana pemerintah memajaki bahan pokok seperti tercantum dalam Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Dalam draft itu disebut ada sebelas bahan pokok yang akan kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN), seperti beras, gabah, jagung, garam, daging, kedelai, buah dan sayur-sayuran. Tak cuma sembako, jasa pendidikan dan kesehatan yang dalam aturan sebelumnya bebas pajak, juga akan kena PPN.

Berita Terkait : Aneh Bin Ajaib

Saat ditanya soal itu, Sri Mulyani tak menjawab dengan lugas. Kata dia, draft tersebut belum dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR. Sehingga, dari sisi etika politik, ia merasa belum bisa menjelaskan kepada publik sebelum dibahas dengan DPR.

Ia juga heran kenapa dokumen tersebut bisa bocor ke publik sebelum dibacakan. Akhirnya, banyak informasi yang keluar secara sepotong-sepotong dan di-blow up seolah-olah tidak mempertimbangkan situasi hari ini.

Jawaban Sri Mulyani itu dianggap tak memuaskan. Sejak saat itu, ia jadi sasaran kritik. Pembelaan yang disampaikan anak buahnya, Yustinus Prastowo, juga tak banyak membantu.

Berita Terkait : Tolak Pajak Sembako, IKAPPI: Stabilkan Harga Pangan

Dari partai oposisi, kritikan disampaikan politisi PKS, Mardani Ali Sera. Dia bilang, kebijakan pajaki sembako tak hanya blunder, tapi juga berbahaya. Di saat pandemi seperti sekarang, mestinya pemerintah berempati dengan memberikan bantuan. Bukan malah nambah susah rakyat.

Politisi Partai Demokrat, Andi Arief mengingatkan Sri Mulyani agar peka terhadap kesusahan rakyat. “Mohon Ibu SMI ingat waktu miskin. Dulu kan pernah miskin. Jangan mentang-mentang sekarang sudah naik kelas jadi orang punya. Sekolah tinggi-tinggi bukan untuk menyengsarakan rakyat,” kicau @andiarief__.

Kritikan senada datang dari partai koalisi pendukung pemerintah. Ketua Fraksi NasDem, Ahmad Ali menilai, kebijakan pajak sembako akan menambah beban rakyat. Menurut dia, masih banyak cara untuk menggenjot penerimaan pajak. Apalagi harga komoditas mulai membaik sehingga penerimaan dari sisi pajak juga membaik.

Berita Terkait : Sekolah Tatap Muka Mulai Juli, Kemenkes Kebut Vaksinasi Guru

Sekjen PAN, Eddy Soeparno berjanji, akan mempelajari draft RUU itu. Meski begitu, ia merasa kebijakan itu tidak tepat. “Pajaki sembako akan memberatkan rakyat yang sedang dihantam pandemi,” ujarnya, kemarin.

Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar menilai, kebijakan tersebut akan menyebabkan efek domino dan berdampak buruk pada perekonomian nasional. Sembako akan mahal, lalu daya beli masyarakat akan menurun. Ujungnya, ekonomi yang sedang terjerembab di jurang resesi akan sulit bangkit.
 Selanjutnya