Ekonom: Kaji Dahulu, Baru Kritisi

 Sebelumnya 
Menjaga kedaulatan, lanjutnya, memang tugas TNI. Tapi harus didukung dengan Alutsista.

"Punya tentara tapi gak punya meriam. Gak punya kapal. Gak punya pesawatnya. Terus menjaga kedaulatannya bagaimana?," cetusnya lagi.

Karenanya, Piter mengajak publik mempersoalkan hal yang lebih substansial daripada mengkritisi rencana Rp 1.700 triliun tersebut.

Baca juga : Prabowo: Saya Jalankan Petunjuk Presiden Jokowi

"Yang penting adalah bagaimana proses pembeliannya, apakah sudah sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan?"

Sementara, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengaku sudah menyusun sistem yang bisa cegah penyalahgunaan anggaran dalam pengadaan Alutsista.

Prabowo mengatakan dirinya akan melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kejaksaan, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pengecekan semua kontrak proyek pertahanan sebelum kontrak diteken dan berjalan efektif.

Baca juga : Rancangan Peremajaan Alutsista Terobosan Baru

“Kontrak itu ada berapa tahap, ada kontrak awal, ada kondisi-kondisi yang harus dipenuhi, kondisi keuangan, kondisi ini dan itu. Dalam perjalanan ini saya akan minta kejaksaan, BPKP dan BPK periksa," tegas Prabowo.

Selain itu, Prabowo mengatakan, dirinya akan bernegosiasi langsung dengan produsen Alpalhankam. Hal itu dilakukan untuk mengetahui detail harga sebenarnya tanpa melalui calo.

"Saya negosiasi langsung dengan produsen sehingga saya ingin tahu harga yang sebenarnya itu berapa apa sih? Kalau kita mau beli alat ini harganya berapa," pungkas Prabowo. [SRF] 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.