Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I Diramal Minus

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) memberikan pengaruh sgnifikan terhadap kinerja perekonomian. Pertumbuhan ekonomi kuartal I tahun ini, diramal minus.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhis­tira memastikan, konsumsi ru­mah tangga pada kuartal I-2021, tertekan. Hal itu dampak dari pemberlakuan PPKM.

“Dari baseline per 16 Februari 2021, mobilitas masyarakat ke pusat perbelanjaan masih negatif 23 persen. Sementara, ke perkantoran turun 31 persen. Kalau masyarakat turun belanjanya, maka banyak sektor usaha yang tadinya tutup temporer, bisa banyak yang permanen,” ungkap Bhima kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Baca juga : Bamsoet Dorong Masyarakat Menengah Atas Bantu Pertumbuhan Ekonomi

Dia menuturkan, saat ini porsi belanja Pemerintah cuma 9-9,5 persen dari total Produk Domes­tik Bruto (PDB). Sehingga, kon­disi ini tidak banyak membantu untuk mengerek konsumsi.

Tak hanya itu, lanjut Bhima, kinerja konsumsi masyarakat juga melemah akibat bencana alam yang terjadi di berbagai daerah. Terutama, banjir di sebagian besar wilayah Jabo­detabek.

“Ini (bencana) dampaknya besar sekali, mulai dari distri­busi barang terhambat, risiko peningkatan inflasi pangan, plus aktivitas di kawasan industri turun tajam,” ujarnya.

Baca juga : Sri Mulyani Ramal Pertumbuhan Ekonomi Tahun Ini Tembus 5 Persen.

Tak cuma memukul konsumsi, menurut Bhima, terhambatnya pengiriman barang akibat banjir akan berpengaruh ke kinerja ekspor dan menurunkan produk­tivitas manufaktur sepanjang kuartal I-2021.

Bhima memperkirakan, per­tumbuhan ekonomi kuartal I-2021 masih akan minus 1 persen sampai 2 persen.

“Langkah antisipasinya, Pe­merintah perlu perbesar porsi be­lanja terhadap PDB. Tapi, dengan catatan pencairan anggaran dilakukan lebih cepat pada awal tahun,” kata Bhima.

Baca juga : Hindari Masuk Bui Karena Beda Pendapat, PKS Setuju UU ITE Direvisi

Bhima menyebutkan, tiga sektor yang perlu ditambah­kan alokasinya yakin, belanja kesehatan termasuk vaksinasi, belanja perlindungan sosial ter­masuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) upah, dan stimulus Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

“Idealnya per usaha mikro itu mendapat Rp 5-7 juta,” tegas Bhima.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.