Dark/Light Mode

Nilai Rasional Rencana Belanja Alutsista Rp 1700 T

Ekonom: Kaji Dahulu, Baru Kritisi

Rabu, 16 Juni 2021 14:40 WIB
Pasukan TNI melaksanakan parade alat tempur dalam geladi resik HUT ke-74 TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta. (Foto: Antara/Sigid Kurniawan)
Pasukan TNI melaksanakan parade alat tempur dalam geladi resik HUT ke-74 TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta. (Foto: Antara/Sigid Kurniawan)

RM.id  Rakyat Merdeka - Ekonom Piter Abdullah mendukung rencana Kementerian Pertahanan (Kemhan) memodernisasi Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) yang disebut-sebut menghabiskan anggaran sebesar Rp1.700 triliun.

Menurut Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia itu, usulan anggaran Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) tersebut, rasional. Karena, anggaran itu untuk pengadaan hingga 2044. 

"Seharusnya (anggaran Alpalhankam) dilihat lebih teliti dulu sebelum dikritisi. Apalagi, rencana belanja ini bukan untuk setahun. Kalau untuk 20 tahun artinya, kan, anggarannya hanya Rp 80 triliunan setahun," ucap Piter, saat dihubungi wartawan, Selasa (15/6). 

Baca juga : Prabowo: Saya Jalankan Petunjuk Presiden Jokowi

Dia menuturkan, untuk memperkuat pertahanan, semua pihak perlu menunjukkan sikap konsisten dalam memberikan dukungan.

"Alpalhankam mana ada yang murah? Kita ini memang sering tidak konsisten, pengin negara kuat, tapi begitu pemerintah menganggarkan pembelian Alpalhankam kita protes," cetusnya.

Dia menilai, masyarakat ingin negara memiliki Alutsista yang kuat. Hal itu bisa dilihat dari respons masyarakat yang sempat ingin menggalang dana untuk membeli Alpalhankam untuk mengganti KRI Nanggala-402 yang tenggalam.

Baca juga : Rancangan Peremajaan Alutsista Terobosan Baru

"Ketika kapal selam kita tenggelam, kita bahkan ramai-ramai urunan mau bantu beli kapal selama baru. Ternyata harganya tidak mungkin dibeli dengan urunan," terangnya.

Piter mengajak usulan belanja Alutsista secara rasional. Caranya antara lain dengan membandingkan dengan total anggaran, luas wilayah, dan  anggaran militer negara lain.

Dia mengingatkan, menjaga  pertahanan dan keamanan negara merupakan kewajiban pemerintah. Dan, sudah seharusnya pemerintah merencanakan pembelian Alpalhankam untuk memperkuat pertahanan dan keamanan, termasuk di dalamnya kedaulatan ekonomi.

Baca juga : Prabowo Dijempolin Dan Didoain

“Menjaga kedaulatan Itu termasuk kedaulatan ekonomi. Termasuk didalamnya menjaga sumber-sumber ekonomi, infrastruktur ekonomi. Tidak hanya yang dibangun oleh Presiden Jokowi,” ujarnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.