7.000 RT Di Jateng Zona Merah, Ganjar Perintahkan Lockdown

RM.id  Rakyat Merdeka - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo memerintahkan seluruh bupati/ wali kota di Jateng, melakukan lockdown pada rukun tetangga (RT) yang masuk kategori risiko tinggi Covid-19.

Pasalnya, sudah lebih dari 7.000 RT di Jateng berstatus zona merah.

"Kalau kemarin ada 5.700 RT yang masuk zona merah, hari ini sudah 7.000 lebih. Maka, saya minta harus lockdown. Harus sekarang. Kalau kemarin nggak, maka sekarang harus,” tegas Ganjar, usai rapat penanganan Covid-19 bersama Wamenkes secara daring, seperti dilansir laman Pemprov Jateng, Senin (28/6).

Ganjar yakin, lockdown tingkat RT itu dapat mengendalikan penanganan kasus Covid-19 di Jateng. Pihak TNI/ Polri sudah siap untuk melakukan pengamanan.

Baca juga : Varian Baru Covid Gampang Nular, Demokrat Dorong Pemerintah Lockdown

“Nanti pengamanan dari Babinsa/ Bhabinkamtibmas. Sudah kami komunikasikan,” ucapnya.

Ganjar menjelaskan, kasus Covid-19 di Jateng kian meningkat dari minggu sebelumnya. Saat ini, ada 25 kabupaten/ kota di Jateng yang masuk zona merah.

"Maka saya akan kirimkan instruksi khusus. Kalau kemarin kan hanya surat edaran. Rasanya, kalau hanya surat edaran kurang maksimal. Maka sekarang saya keluarkan perintah, instruksi. Mudah-mudahan, nanti malam instruksinya sudah jadi,” jelasnya.

Ada beberapa poin dari instruksi Ganjar kepada bupati/ wali kota itu. Selain lockdown seluruh RT yang masuk zona merah, Ganjar juga meminta adanya keseragaman dalam penanganan Covid-19 antarwilayah di Jateng.

Baca juga : Gowes Di Gang Sempit, Ganjar Terus Sosialisasikan Prokes

“Kemarin, saya melihat ada yang beda-beda. Maka sekarang, harus diseragamkan. Misalnya, kalau ada satu daerah yang effort-nya bagus terkait penambahan tempat tidur di rumah sakit atau isolasi terpusat, daerah lainnya juga harus ikut. Kalau tidak, rakyat akan cari fasilitas-fasilitas bagus di daerah tetangga,” ucapnya.

Masing-masing kepala daerah, diminta memiliki tanggung jawab pada rakyatnya. Kalau itu dilakukan, maka sinergitas akan bisa berjalan.

“Bupati/ wali kota punya dong tanggung jawab pada rakyatnya di wilayah masing-masing. Jadi tolong saling membantu. Kalau masing-masing tanggung jawab pada daerahnya sendiri, maka ini akan bagus,” tutur Ganjar.

Ia juga meminta kegiatan yang menimbulkan keramaian semuanya ditunda. Bahkan, bupati/wali kota diminta tak segan untuk melarang semua kegiatan, yang berpotensi dihadiri banyak orang.

Baca juga : 100 Hari Jelang PON, Menpora Pastikan Semua Sesuai Perencanaan

“Kalau nekat, bubarkan. Tidak boleh ragu. Karena kondisi ini butuh perhatian lebih serius lagi,” tegasnya.

Ganjar juga mengatakan, berbagai pengetatan yang dilakukan saat ini, sebaiknya dilakukan di seluruh daerah risiko tinggi di Indonesia.

Dia meyakini, pembatasan tidak bisa optimal jika hanya di wilayah teritorial salah satu pemerintahan saja.

“Ini mesti satu pulau kompak. Jadi kalau memang mobilitas warga dikurangi, mari kita bersama-sama stop mobilitasnya,” pungkasnya. [HES]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.