IPW: KPK Penuh Intrik dan Manuver

RM.id  Rakyat Merdeka - Rencana KPK mengembalikan Deputi Penindakan Irjen Firli ke Polri menuai kritik dari Indonesia Police Watch (IPW). Ketua Presidium IPW Neta S Pane menyatakan, pengembalian itu sarat kepentingan. Mengingat sebelumnya ada manuver dan gejolak di internal KPK. 

KPK, kata Neta, kini menjadi “kerajaan” bagi pihak-pihak tertentu di dalamnya. Pimpinannya tidak berdaya. “Para Pimpinan KPK seperti anak kos yang tidak mengakar di KPK. Padahal para pimpinan KPK dipilih dari hasil seleksi yang ketat dengan biaya negara,” sesal Neta, dalam pernyataan tertulis yang diterima rmco.id, Selasa (30/4).

Seharusnya, kata Neta, para Pimpinan KPK menjelaskan secara transparan kondisi di lembaga antirasuah tersebut. Bukannya malah mengembalikan direktur penindakan KPK ke Polri. 

Neta pun bertanya-tanya, apakah pengembalian ini adalah gambaran bahwa Irjen Firli merupakan "biang masalah" konflik internal KPK. Atau justru para Pimpinan KPK tidak berdaya menghadapi manuver dan tekanan pihak tertentu di internalnya sehingga Direktur Penindakan itu terpaksa dikorbankan. 

Baca juga : Kementan Pacu Pengembangan Sentra Tanaman Hias di Tawangmangu

“Jangan sampai Pimpinan KPK dikebiri dan tidak berdaya menghadapi manuver politik oknum-oknum di internalnya. Sehingga figur demi figur dikorbankan,” kritik Neta. Kondisi ini akan sangat berbahaya bagi KPK yang saat dibentuk diharapkan solid dan mampu memberantas korupsi di negeri ini. 

Neta menyinggung surat terbuka atau petisi yang diajukan para pegawai KPK terhadap Pimpinan. Dia melihat, hal itu menggambarkan bahwa musuh utama oknum tertentu di internal KPK adalah penyidik Polri. 

Jika kondisi ini terus berlanjut, kata Neta, akan terjadi perang terbuka di internal KPK antara penyidik Polri dan penyidik non-Polri. Akan terjadi polarisasi yang berbahaya bagi masa depan penegakan hukum yg dilakukan KPK.

“Apalagi para penyidik yang direkrut atau digeser melalui tanpa tes, meski sebelumnya adalah penyelidik. Kondisi menghalalkan cara yg bernuansa politis ini tentu tdk boleh ditolerir,” tegasnya. 

Baca juga : Kejaksaan Agung Petakan Titik-titik Rawan Duit Desa

Neta pun menegaskan, jika penuh intrik dan bermain politik-politikan, KPK lebih baik dibubarkan. Komisi ini bisa lebih buruk dari Kepolisian dan Kejaksaan dalam melakukan pemberantasan korupsi. Padahal, KPK dibentuk karena publik tidak percaya pada kepolisian dan kejaksaan.

“Jika ternyata KPK tidak solid, cakar cakaran, main politik politikan, dan tebang pilih, sebaiknya dibubarkan saja,” saran Neta. Dia juga meminta Komisi III DPR  memanggil semua Pimpinan KPK untuk menjelaskan aksi cakar cakaran di internal komisi itu. 

Rencana pengembalian Irjen Firli itu sebelumnya diungkapkan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Menurut dia, saat ini, pihaknya tengah mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme dan prosedur pengembalian itu.

"Pimpinan masih mempelajari (pengembalian). Yang bersangkutan (Firli) masih bekerja (di KPK),” ucap Saut, Senin (29/4).

Baca juga : KPK Belum Perpanjang Penahanan Romy

Meski demikian, Saut enggan menjelaskan apa alasan pimpinan mempelajari prosedur pengembalian Firli ke Korps Bhayangkara. Saut juga enggan menjelaskan apa alasan pimpinan mengembalikan mantan Kapolda Nusa Tenggara Barat tersebut.  [OKT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.