Menkeu: Kita Akan Bayar, Menkes: Bulan Ini Beres

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah punya tunggakan Rp 22 triliun ke Rumah Sakit (RS) yang merawat pasien Covid-19 pada 2020. Yang sudah dibayar baru Rp 6 triliun. Masih kurang Rp 16 triliun. Selain itu, pemerintah juga menunggak biaya sewa hotel buat isolasi Rp 196 miliar.

Keluhan soal tunggakan pemerintah ke RS yang mengurus Corona ini ramai dibahas warganet. Khususnya para dokter dan tenaga kesehatan (nakes).

Menurut mereka, melonjaknya pasien Corona Juni lalu, menambah beban RS. Pasalnya, dengan biaya yang terbatas, RS jadi tidak maksimal memberi pelayanan.

Baca juga : Biaya Covid Melonjak, Menkeu Siap Alihkan Anggaran Rapat Dan Perjalanan Dinas

Mereka pun mendesak agar pemerintah segera membayar tunggakannya, agar RS bisa bernapas lagi. Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) berharap yang sama.

Nah kemarin, Komisi IX DPR menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, membahas kebijakan strategis penanganan kasus Corona, juga membahas insentif tenaga kesehatan dan klaim pasien Corona.

Namun, Sri Mulyani berhalangan hadir. Dia diwakilkan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata. Hadir juga Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito, Deputi Pengawas Instansi Pemerintah Bidang Polhukam-PMK Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Iwan Taufiq Purwanto.

Baca juga : Kepolisian Inggris: Covid-19 Plus Isolasi Turut Ciptakan Badai Sempurna Radikalisasi

Dalam rapat yang digelar virtual itu, para anggota DPR mempertanyakan masalah tunggakan RS tersebut ke BGS, sapaan Budi Gunadi Sadikin. BGS pun buka-bukaan soal tunggakan tersebut.

Menurut BGS, saat dirinya baru menjabat sebagai Menkes, sudah ada tunggakan Rp 8,3 triliun. Dan yang sudah dibayar Rp 6 triliun atau 80 persen dari tunggakan. Dengan begitu, masih ada Rp 2,3 triliun yang harus dibayar ke RS.

Persoalan datang kemudian, kata dia, tagihan 2020 yang awalnya sekitar Rp 8,3 triliun menggelembung jadi Rp 22 triliun. Angka itu baru muncul di awal 2021. Alhasil, pemerintah menyetop tagihan 2020 sampai Mei 2021.

Baca juga : Habis Oksigen, Terbit Peti Jenazah

“Jadi selisih Rp 14 triliun itu belum ada anggarannya. Karena memang tahun lalu baru Rp 8 triliun. Tapi sekarang, yang sudah dibayar dari Rp 8 triliun adalah Rp 6 triliun,” ungkap pria yang akrab disapa BGS ini.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.