Ada Peran King Maker Di Balik Langkah Kejagung Tak Kasasi Vonis Pinangki?

 Sebelumnya 
Sikap pasif Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait vonis ringan Pinangki pun telah dilaporkan Boyamin kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Langkah itu diambil lantaran dirinya heran dengan sikap Jaksa Agung yang seolah bungkam.

"Setidaknya kan saya sudah pernah melaporkan Jaksa Agung kepada presiden untuk memerintahkan kasasi dan itu dipublikasikan media. Tapi nampaknya hal itu juga tidak digubris Jaksa Agung dan hingga saat ini nyata-nyata tetap tidak kasasi," keluhnya.

Menurutnya, boleh saja kejaksaan tak melakukan kasasi karena dirasakan putusan Pengadilan Tinggi sudah sesuai dengan tuntutan JPU. Namun, masyarakat mendorong dilakukannya kasasi agar penegakan hukum di Indonesia jelas dan berkeadilan.

Baca juga : Bantu Tanggulangi Covid, Bank Muamalat Gelar Vaksinasi Gratis Untuk 3.500 Orang

"Jadi Jaksa Agung harus menjelaskan mengapa tidak dapat memenuhi desakan masyarakat untuk kasasi, bukan diam saja tanpa alasan seperti angin lalu gitu," saran Boyamin.

Bahkan, katanya, masyarakat menggalang petisi kasasi terhadap vonis ringan eks jaksa Pinangki dilakukan. "Kan harusnya didengar oleh Jaksa Agung dan mengajukan kasasi tapi nyatanya tidak, ya wallahu a'lam," tandasnya.

Sementara Pakar Hukum Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menduga salah satu alasan mengapa JPU tak mengajukan kasasi Pinangki adalah karena solidaritas korps, sama-sama jaksa.

Baca juga : Kapasitas Anies Menjanjikan

"Mengenai keengganan JPU mengajukan kasasi bisa jadi didasarkan pada perasaan satu korps atau esprit de corps, tetapi juga sangat mungkin karena putusan dianggap sudah sesuai dengan tuntutannya," ujarnya.

Fickar menyebut, kasus Pinangki menjadi bukti bahwa pengawasan melekat (waskat) dan reformasi birokrasi yang ada di Kejagung telah gagal dan tidak berjalan sebagaimana mestinya. "Waskat itu hampir tidak pernah efektif, tidak mungkin jeruk makan jeruk," keluh Fickar.

Untuk itu, yang perlu dirangsang dan ditumbuhkan dalam kondisi ini adalah keberanian masyarakat untuk melaporkan jika menjadi korban atau melihat pemerasan yang dilakukan oknum aparat kejaksaan.

Baca juga : Gaet Logee Trans, Bank Mandiri Digitalisasi Layanan Logistik

Ia menyebut, peran kontrol masyarakat, utamanya pers menjadi sangat penting. Sehingga dibutuhkan keberanian media-media untuk menampilkan berita penyelewengan-penyelewengan yang terjadi pada aparat penegak hukum. [OKT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.