Pemda Begini, Jangan Didiamkan

 Sebelumnya 
JLukup meminta Pemda tidak egois. Menurutnya, distribusi vaksin harus tetap dilakukan oleh Pemda meskipun kepala daerahnya berbeda partai dengan Pemerintah Pusat. Dia mengingatkan, keselamatan warga lebih utama. “Kita bahkan belum mencapai vaksinasi 30 persen populasi,” katanya.

Tukangkuepakaim mengatakan, seharusnya masyarakat mengecam dan menuntut kepala daerah yang menghambat distribusi vaksin karena pandangan politik. Kepala daerah sudah seharusnya mengutamakan keselamatan rakyat­nya. “Ini contoh etika politik buruk,” katanya. “Pantes vaksin distribusi TNI Polri, politik oh politik,” sambung Biangkerok.

“Kalau ini benar, wah jangan dipilih lagi deh pas pilkada. Jahat sekali. Masa rakyat pemil­ihnya dikorbankan gegara pandangan politik berbeda dengan pusat,” kata mawanusa.

Baca juga : Netizen Geleng-geleng Kepala

DJKURO_ mengungkapkan, pandangan poli­tik bukan hanya menghambat distribusi vaksin, namun juga capaian vaksinasi. “Ini nyata, di sekitar tempat gue,” katanya.

Sementara muhammad_husnil mengungkap ada kejanggalan dari pernyataan KSP. Menurut dia, soal vaksin bukan soal rivalitas, tapi ke­mauan mencari solusi. Vaksin bukan soal drop dari pusat ke daerah, tapi juga biaya pemberian vaksinnya yang bikin berat Pemda.

“Kok bisa pejabat KSP melempar tuduhan seperti ini. Kalau ada data, beberkan mestinya,” tegas muhammad_husnil.

Baca juga : Stigma Normal Baru Bakal Menjadi Masa Depan Baru

JabbzAbdul membeberkan, provinsi yang paling sedikit vaksinasi adalah Lampung. Kata dia, kepala daerah Lampung berasal dari Golkar dan PDI Perjuangan. “Ini tuduhan serius pada Pemda,” kata sweethellena. “Jauh amat ya cari kambing hitamnya,” sindir elisa_jkt.

FitFerry meminta KSP menyebutkan daerah mana saja yang enggan mendistribusikan vaksin. Soalnya, kata dia, menyelamatkan nyawa ma­nusia di atas segala-galanya, lebih penting dari selamatkan posisi/jabatan. “Sebutkan daerahnya, biar rakyat tahu kualitas pemimpinnya di daerah. Syukur-syukur nggak kepilih lagi,” katanya.

Sedangkan aik_arif mempermasalahkan partai politik yang bisa melakukan vaksinasi massal, se­mentara fasilitas kesehatan kehabisan stok. “Apa etis, vaksin dipakai kampanye politik ya? Kenapa tidak melalui faskes saja,” ujarnya.

Baca juga : Keren, Masyarakat Pengen Segera Bebas Dari Corona

IkhwanHais menegaskan, siapa dan lembaga mana saja yang melakukan vaksinasi, entah parpol atau Polri sah-sah saja. Bahkan, mereka membawa misi apapun, yang jelas misi uta­manya pemerataan vaksin tetap baik. “Kalau hanya dibebankan ke faskes primer seperti Puskesmas, mungkin akan butuh waktu lama,” kata dia. [ASI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.