Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
Perpanjangan PPKM Tiap Pekan
Dibatasin Atau Dilonggarin? Ini 5 Faktor Yang Harus Dipertimbangkan
Minggu, 22 Agustus 2021 23:02 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Setiap akhir pekan, masyarakat bertanya-tanya tentang pengumuman kelanjutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) Prof. Tjandra Yoga Aditama menyarankan, pemerintah pusat dan daerah mematuhi aturan yang telah disepakati.
Pertama, terang Prof. Tjandra, status satu kabupaten/kota Level 4, 3 atau 2, sudah ada di Surat Keputusan Menteri Kesehatan (Menkes) 30 Juni 2021. Selain itu, mengikuti pedoman Public Health and Social Measures (PHSM) World Health Organization (WHO) 14 Juni.
Baca juga : Berjuang Lawan Covid, Penyanyi Malaysia Meninggal Dunia 3 Hari Setelah Melahirkan
"Jadi, tanpa harus diturunkan atau dinaikkan maka status level situasi pandemi tinggal masukkan saja data-data di kabupaten/kota itu ke formulanya. Maka akan langsung terlihat bahwa kabupaten atau kota adalah level 4, 3, atau 2," ungkap Prof. Tjandra dalam keterangannya, Minggu (22/8).
Kedua, tentang pembatasan sosial yang akan dilakukan pada masing-masing level, bisa ditentukan berbeda-beda. Baik diturunkan atau dinaikkan tindakan pelonggaran atau pengetatannya. Setidaknya, papar Prof. Tjandra, pembatasan atau pelonggaran aktivitas tergantung lima faktor.
Baca juga : Akidi Tio Disamakan Sarumpaet
Pertama, sudah berapa lama kabupaten/kota berada di level saat ini. Sebab, jika baru beberapa hari misalnya, maka tentu masih mungkin akan berubah. Kedua, bagaimana situasi kabupaten/kota tetangga, khususnya di Jawa Bali yang memang posisinya berdekatan antar kabupaten/kota.
Ketiga, jika memang akan dilakukan pelonggaran karena level sudah menurun, maka perlu dilakukan amat bertahap secara hati-hati. "Keempat, perlu dilakukan monitoring yang amat ketat. Kalau situasi membaik maka pelonggaran dapat diteruskan tapi kalau memburuk maka mungkin diperketat lagi," imbau Direktur Pasca Sarjana Universitas YARSI ini.
Baca juga : Cegah Pemotongan Bansos Terulang, Hotline Walkot Tangerang Harus Optimal
Kelima, lanjut Prof. Tjandra, alangkah baiknya jika kebijakan bergantung juga pada local spesific, situasi daerah masing-masing. Maksudnya, sistem pengendalian yang berjalan selama ini melibatkan masyarakat yang menjadi bagian utama dari pengendalian atau people centered. [FAQ]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya