Dark/Light Mode

Bakal Polisikan 2 Aktivis ICW

Moeldoko: Saya Sudah Sabar

Rabu, 1 September 2021 07:45 WIB
Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn) Moeldoko (kiri) dalam jumpa pers terkait tudingan ICW di kediamannya, kawasan Menteng Jakarta Pusat, Selasa (31/8/2021). (Foto: Istimewa)
Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn) Moeldoko (kiri) dalam jumpa pers terkait tudingan ICW di kediamannya, kawasan Menteng Jakarta Pusat, Selasa (31/8/2021). (Foto: Istimewa)

 Sebelumnya 
“Hal itu telah pula kami sampaikan dalam tiga surat Jawaban somasi kepada Moeldoko melalui kuasa hukumnya, Otto Hasibuan. Sebab, jika dicermati lebih lanjut, siaran pers yang berjudul “Polemik Ivermectin: Berburu Rente di Tengah Krisis” selalu menggunakan kata indikasi dan dugaan,” terang Isnur.

Moeldoko, lanjutnya, salah melihat konteks penelitian tersebut. Karena yang digambarkan ICW adalah indikasi konflik kepentingan antara pejabat publik dengan pihak swasta, bukan sebagai personal individu.

Isnur cs juga menilai Moeldoko terus-menerus mendaur ulang isu ekspor beras. Padahal, dalam berbagai kesempatan, pihaknya sudah tegas menyampaikan bahwa pernyataan itu adalah mis-informasi, karena yang benar adalah mengirimkan kader HKTI atau petani ke Thailand untuk mengikuti program pelatihan.

Baca juga : Mega: Saya Nggak Sabaran

“Selain itu, khusus untuk ekspor beras ini, ICW juga telah meminta maaf atas kekeliruan pernyataan tersebut,” kata Isnur.

Terkait rencana Moeldoko melapor ke polisi, ICW tak mempermasalahkan. Menurutnya, itu hak Moeldoko sebagai individu. Namun, dia menyayangkan, selaku pejabat publik, harusnya Moeldoko bisa lebih bijak.

“Bukan justru langsung menempuh jalur hukum tanpa ada argumentasi ilmiah tentang indikasi konflik kepentingan dalam penelitian ICW,” sesalnya.

Baca juga : Moeldoko Sudah Hilang Sabarnya

Guru besar ilmu hukum dan tata negara, Prof Asep Yusuf menilai langkah yang ditempuh Moeldoko, mulai dari somasi hingga ke laporan ke kepolisian, sudah tepat. “Somasi itu udah benar, apalagi sudah 3 kali. Agar ada kesempatan untuk menyiapkan bukti-bukti. Kalau tidak diindahkan, maka sudah tepat ambil langkah hukum,” kata Prof Asep saat dihubungi, tadi malam.

Kata dia, kebebasan berekspresi di alam demokrasi juga membutuhkan nilai kebenaran dan keadaban. Sehingga, apa yang dilakukan harus penuh rasa tanggung jawab. “Kalau demokrasi tidak dibangun dengan keadaban, maka bukan demokrasi, tapi caci-maki,” sambungnya.

Menurutnya, tidak ada salah jika pejabat negara menjaga citra baiknya di hadapan publik. Agar bisa dipercaya. Namun, jika ICW punya cukup bukti, juga tidak ada salahnya mengkritik pejabat manapun, termasuk Moeldoko. [SAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.