Pembangunan Ibu Kota Baru Butuh 20 Tahun

RM.id  Rakyat Merdeka - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru tidak bisa diburu-buru, sim salabim jadi. Pembangunannya butuh waktu lama. Dalam hitung-hitungan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa, pembangunan itu butuh waktu sekitar 20 tahun.

Saat ini, Pemerintah sedang menggeber pembangunan itu. Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN sudah disiapkan. Kajian juga terus dilakukan. Mulai tahun depan, Bappenas akan mendapat anggaran sebesar Rp 52,78 miliar untuk kajian terkait pemindahan Ibu Kota.

Dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, di Senayan, Jakarta, kemarin, Suharso memaparkan banyak hal mengenai perkembangan pembangunan IKN baru. Mulai estimasi waktu pembangunan, anggaran yang dibutuhkan kementeriannya, sampai RUU IKN.

Baca juga : PKS & Demokrat Kebal Rayuan

Kata Suharso, proses pengerjaan dan pembangunan IKN baru lumayan lama. Berdasarkan masterplan rancangan Bappenas, proses perencanaan dan pengerjaan IKN baru membutuhkan waktu sekitar 15-20 tahun.

“Saya ingin luruskan. Kita tidak mungkin membangun ibu kota negara seperti sulapan hanya dalam waktu dua tahun, tiga tahun, atau empat tahun,” kata Ketua Umum PPP ini.

Dalam sesi tanya jawab, salah satu anggota DPR mengkhawatirkan proyek pembangunan IKN baru akan mangkrak. Namun, Suharso yakin proyek tersebut tak akan berhenti di tengah jalan. “Mudah-mudahan tidak ada potensi mangkrak,” harapnya.

Baca juga : Ketua DPR: Presiden Tegaskan Pembangunan IKN Jalan Terus

Menurut dia, waktu pembangunan lama karena IKN baru akan menampilkan greenery, green economy, kota hijau, kota masa depan, dan kota milik semua penduduk di dunia. “Itulah sesuatu yang bisa kita hadirkan di dunia dan kita sumbangkan ke dunia,” lanjutnya.

Untuk progres saat ini, Suharso menerangkan, masih dalam tahap perencanaan dan persiapan regulasi dan kelembagaan IKN. Perencanaan itu meliputi penyelarasan masterplan dengan desain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) serta penetapan Rancangan Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) dan Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan (RDTR BWP). Soal regulasi dan kelembagaan terkait, akan disusun RUU IKN dan Badan Otorita IKN.

Suharso menerangkan, pihaknya sudah merampungkan RUU IKN. Namun, RUU itu belum dikirim ke DPR lantaran masih menunggu perkembangan pandemi.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.