Dark/Light Mode

Penggunaan Dana Covid Rp 2,9 Triliun Bermasalah

Tikus Corona Gentayangan

Rabu, 15 September 2021 08:58 WIB
Ketua BPK Agung Firman Sampurna (Foto: Istimewa)
Ketua BPK Agung Firman Sampurna (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Penggunaan anggaran penanganan Corona ternyata ada boroknya. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan, penggunaan dana Corona sebesar Rp 2,9 triliun bermasalah. Ayo, segera bereskan, jangan sampai dana sebesar itu, dimakan "tikus" yang terus bergentayangan.

Temuan dana Corona bermasalah itu disampaikan Ketua BPK, Agung Firman Sampurna dalam Workshop Antikorupsi bertajuk “Deteksi dan Pencegahan Korupsi” yang digelar secara virtual, kemarin. Kegiatan itu diikuti sejumlah Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi. Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono ikut hadir. 

Dalam sambutannya, Agung menjelaskan, risiko kecurangan dalam pengelolaan keuangan di masa krisis cenderung makin besar. Ada banyak alasannya. Mulai dari tekanan finansial, keserakahan, sampai anggapan korupsi seolah-olah bukan kesalahan. Atau bisa juga karena lemahnya pengawasan internal. 

Berita Terkait : BPK Temukan 2.843 Masalah Penanganan Covid-19

Dengan kondisi itu, BPK memutuskan melakukan pemeriksaan komprehensif berbasis risiko atas 241 objek pemeriksaan, dengan 111 hasil pemeriksaan kinerja dan 136 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan dilakukan terhadap 27 Kementerian/Lembaga, 204 Pemerintah Daerah, dan 10 BUMN yang mengelola dana Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) 2020. 

"Hasil pemeriksaan mengungkapkan, ada 2.170 temuan yang memuat 2.843 permasalahan senilai Rp 2,94 triliun," beber Agung. 

Temuan permasalahan itu meliputi 887 kelemahan sistem pengendalian intern, 715 ketidakpatuhan terhadap aturan perundang-undangan, dan 1.241 temuan terkait permasalahan ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Dalam pemeriksaan PC-PEN 2020, BPK mengidentifikasi sejumlah masalah terkait identifikasi dan kodefikasi anggaran serta realisasinya.

Baca Juga : Raup Laba Bersih Rp 609 Miliar, Krakatau Steel Makin Joss

Atas temuan itu, BPK memberikan sejumlah rekomendasi. Pertama, Pemerintah perlu menetapkan grand design rencana kerja Satgas Covid-19 yang jelas dan terukur, dan menyusun identifikasi kebutuhan barang dan jasa dalam penanganan pandemi. Kedua, memprioritaskan penggunaan anggaran untuk pemberian insentif bagi pelaku usaha terdampak Corona.

Ketiga, Pemerintah membuat perencanaan distribusi, pemenuhan distribusi, serta pelaporan distribusi alat kesehatan. Di samping itu, harga alat kesehatan dari rekanan Pemerintah juga harus diuji terlebih dahulu.

Keempat, Pemerintah melakukan validasi dan pemutakhiran data penerima bantuan by name by addres, serta menyederhanakan proses dan mempercepat waktu penyaluran bantuan ke penerima akhir. Kelima, Pemerintah memperkuat pengawasan dan pengendalian penyaluran dana PC-PEN, serta memproses kerugian yang berpotensi dialami pemerintah daerah dan pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga : Menkeu Gaet KPK Dan BPK Pelototi Anggaran Corona

"Kita menghadapi situasi luar biasa. Oleh karena itu, BPK mendukung upaya Pemerintah yang merespons dengan langkah luar biasa. Namun, sejak awal BPK mengingatkan adanya risiko yang perlu diidentifikasi dan dimitigasi agar langkah Pemerintah menghadapi pandemi dan memulihkan ekonomi nasional dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, ekonomis, efisien, dan efektif," ucap Agung.
 Selanjutnya