BRI Tegaskan Penyaluran BPUM Sesuai Penugasan

RM.id  Rakyat Merdeka - Bank Rakyat Indonesia (BRI) memastikan melakukan penyaluran Bantuan Presiden Usaha Mikro atau BPUM sesuai penugasan. Bank pelat merah itu menjelaskan, adanya calon penerima stimulus belum mendapatkan bantuan karena ada kendala ketidaksesuaian data.

Corporate Secretary BRI Aes­tika Oryza Gunarto menjelaskan, dari awal, seluruh data penerima BPUM telah ditetapkan oleh Pe­merintah. Kemudian data disam­paikan kepada bank penyalur.

BRI sebagai salah satu bank pe­nyalur, lanjut Aestika, melakukan tindak lanjut sesuai dengan keten­tuan yang ditetapkan Pemerintah. Di antaranya, dalam melakukan proses pencairan bantuan, bank wajib memastikan bahwa iden­titas penerima bantuan sama dengan data sebagaimana yang diterima oleh bank penyalur.

“Lalu, ada namanya meka­nisme blokir, yang merupakan upaya mitigasi risiko. Ini kami lakukan sebagai wujud kepatuhan BRI mengikuti regulasi dan ketentuan dalam penyaluran bantuan,” jelas Aestika kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Baca juga : KSP Pastikan Kartu Tani Tingkatkan Akurasi Dan Efisiensi Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Aestika menjelaskan, saat melakukan penyaluran BPUM, bank harus memastikan data dan ke­lengkapan dokumen telah sesuai ketentuan yang ditetapkan.

“Jika terdapat ketidaksesuaian data, maka dana BPUM dimak­sud, masih akan dalam keadaan terblokir sampai terdapat kon­firmasi lanjutan dari pihak yang berwenang,” terangnya.

Ditanya soal berapa persen rekening BPUM yang diblokir, Aestika enggan membeberkan.

Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Kartika Wirjoatmodjo mengakui, banyak rekening BPUM penerima diblokir. Karena, ada mekanisme blokir pada bank penyalur terhadap data penerima yang tidak akurat.

Baca juga : Anies Harap Kedatangannya Bantu KPK Tegakkan Hukum Dan Berantas Korupsi

“Problemnya banyak data yang nggak akurat. Ini yang membuat kemarin banyak isu terkait ban­tuan produktif ultra mikro,” tutur Tiko, sapaannya, dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) Kementerian BUMN dengan Komisi VI DPR, Rabu (22/9).

Untuk itu, pihaknya bakal mem­buat data analitik usaha-usaha masyarakat lewat Holding Ultra Mikro yang dipimpin BRI. Sehing­ga, nanti Pemerintah dan perbankan punya data akurat dalam menyalur­kan bantuan-bantuan sosial.

“Ketika Kemenkop (Kemente­rian Koperasi dan UKM), Kemen­keu (Kementerian Keuangan) atau siapa pun yang mau melakukan ak­tivitas pemberdayaan masyarakat ultra mikro atau mikro, nanti da­tanya ada di kami. Tidak perlu lagi mencari data di berbagai sumber yang lain,” terang Tiko.

Mantan Bos Bank Mandiri ini mendorong pelaku usaha mikro mendaftarkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NIB (Nomor Induk Berusaha), untuk mempermudah pengumpulan data analitik tersebut.

Baca juga : Gus Halim Ingatkan RPJMDes Harus Sesuai SDGs Desa

Di samping itu, pihaknya juga sudah ada MoU (Memoran­dum of Understanding) dengan BKPM (Badan Koordinasi Pe­nanaman Modal) supaya nanti seluruh entitas ultra mikro ini, juga mempunyai nomor induk yang terdaftar secara resmi.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.