BRI Tegaskan Penyaluran BPUM Sesuai Penugasan

 Sebelumnya 
“Karena kemarin kan banyak yang perorangan, jadi belum punya nomor induk resmi,” pungkasnya.

Kedepankan Ketelitian

Deputi Usaha Mikro Kemen­terian Koperasi dan UKM Eddy Satriya mengatakan, dalam upaya mempercepat penyaluran BPUM hingga akhir September 2021 ini, kementerian tetap mengedepankan faktor ketelitian agar penyaluran tepat sasaran.

Baca juga : KSP Pastikan Kartu Tani Tingkatkan Akurasi Dan Efisiensi Penyaluran Pupuk Bersubsidi

“Target Insya Allah bisa diselesaikan di akhir September ini. Tetapi memang faktor ketelitian menjadi sangat penting agar tak salah sasaran. Intinya, kami se­lalu mengedepankan transparansi,” ujarnya dalam konferensi pers update penerima BPUM secara virtual, Senin (20/9).

Untuk penerima di 2021, Eddy mengatakan, data penerima merupakan kombinasi dari penerima lama yang belum cair di 2020, dan ada juga penerima baru di 2020. Di tahap I-2021, untuk BRI mencapai 7,5 juta penerima, BNI sebanyak 2,2 juta penerima dan Bank Aceh Syariah sebanyak 81 ribu. Sementara di tahap II-2021 mayoritas penyaluran dilakukan BRI sebanyak 2 juta penerima.

Sementara untuk wilayah tertinggi penyalurannya terdapat di Provinsi Jawa Barat sebanyak 2.864.347 penerima, dengan nilai sebesar Rp 3,43 triliun. Disusul Jawa Tengah sebanyak 1.596.161 penerima sebanyak Rp 1,91 triliun dan Jawa Timur 1.586.035 penerima sebesar Rp 1,90 triliun. Un­tuk terendah terdapat di Provinsi Kalimantan Utara hanya sekitar 14.532 penerima dengan nilai penyaluran Rp 17,4 miliar.

Baca juga : Anies Harap Kedatangannya Bantu KPK Tegakkan Hukum Dan Berantas Korupsi

“Tahun depan apakah akan ditambah? Kami menunggu dari Kemenkeu (Kementerian Keuangan), tak mau berandai-andai. Jika memang dimintakan lagi kami siap, karena kemungkinan besar masih banyak pelaku usaha mikro yang terdampak,” imbuhnya.

Untuk evaluasi, sambung Eddy, BPUM terus dilakukan dari in­ternal audit Kemenkop UKM bersama BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), juga BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pem­bangunan) yang berjalan secara paralel. Sehingga dipastikan, proses penyaluran yang berjalan selalu terpantau dan diawasi.

Sekretaris Kemenkop UKM Arif Rahman Hakim mengatakan, bantuan modal kerja tepat sasaran, guna mencegah bagi pelaku usaha mikro untuk tidak jatuh ke dalam kategori masyarakat pra sejahtera atau miskin.

Baca juga : Gus Halim Ingatkan RPJMDes Harus Sesuai SDGs Desa

Arif merinci, di tahun angga­ran 2020, telah tersalur kepada 12 juta pelaku usaha mikro, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 28,8 triliun dan penerima BPUM mendapatkan bantuan langsung melalui rekening masing-masing sebesar Rp 2,4 juta.

Kemudian, hingga Agustus 2021, Kemenkop telah menyalur­kan BPUM kepada 12,7 juta penerima pelaku usaha mikro, dari target 12,8 juta penerima. Dengan nilai realisasi anggaran sebesar Rp 15,24 triliun atau sebesar 99,2 persen dari pagu anggaran sebe­sar Rp 15,36 triliun. [DWI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.