Pengamat Minta Menkopolhukam Bentuk Tim Investigasi Independen

RM.id  Rakyat Merdeka - Isu perbedaan informasi latar belakang pendidikan Jaksa Agung, ST Burhanuddin masih memunculkan polemik. Soalnya, meski pihak Puspenkum Kejagung sudah mengklarifikasi, namun jejak digital informasi pendidikan yang menuliskan lulusan UI-Undip sang Adhyaksa Utama tersebut, masih tersisa di website resmi kejaksaan.

Menanggapi isu tersebut, Pengamat Hukum Erwin Natosmal Oemar mengatakan, seharusnya, Jaksa Agung sendiri yang mengklarifikasi soal itu. Jangan Kapuspenkum. Soalnya, perbedaan data tersebut sudah menjadi konsumsi publik.

Baca juga : Wakil Jaksa Agung Minta Intelijen Kejaksaan Ikut Antisipasi Ancaman Ke Negara

"Jaksa Agung harus klarifikasi secara pribadi, seperti mendapatkan ijazah yang asli dari mana, dan kenapa ada perbedaan antara informasi di publik dan akademik di Unsoed," ujar Erwin kepada wartawan, Minggu (26/9).

Menurutnya, persoalan perbedaan data pendidikan Jaksa Agung ini merupakan permasalahan yang serius. Sebab, mempengaruhi kredibilitas Kejaksaan. Oleh karena itu, harus ada konfirmasi secepatnya dari Jaksa Agung.

Baca juga : Proyek Kabel Listrik Bawah Laut Sumatera-Bangka Butuh Investasi Rp 1,9 T

Erwin bahkan meminta Menkopolhukam Mahfud MD membuat tim investigasi independen untuk menyelidiki masalah tersebut.

"Menkopolhukam harus melakukan penyidikan independen untuk memastikan kenapa dan alasan perbedaan informasi itu terjadi," pintanya. 

Baca juga : Menko Polhukam: Amandemen Konstitusi Kewenangan MPR

Investigasi yang dilakukan tersebut, juga harus meliputi asal mula pihak Puspenkum menerima informasi itu. Juga, kenapa terkesan ada pembiaran.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.