Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Perbaikan Selesai, Kondisi Jalan Lenteng Agung Sudah Normal dan Bisa Dilewati
- Persib Mulai Susun Persiapan Hadapi Musim 2026/2027
- OTT Pejabat Imigrasi Jakbar, KPK Sita Mobil, Valas, Hingga Emas
- Erling Haaland Bisa Bawa Norwegia Bersaing di Piala Dunia 2026
- Davide Ancelotti Latih Lille, Calvin Verdonk Hadapi Tantangan Baru
Sebelumnya
Tujuannya, kata dia, agar partai yang sependapat dengan pemerintah mengenai tanggal Pemilu mengetahui alasan mereka. PAN tidak akan tinggal diam jika alasan partai yang mencurigai pemerintah menemukan bukti negatif.
“Tapi kalau cuma sekadar tidak setuju dengan penentuan tanggal tersebut, silakan usulkan tanggal yang lain dan kasih argumentasi lain yang bisa mengalahkan argumentasi pemerintah,” jelas Ketua Fraksi PAN di DPR itu.
Baca juga : Sabet Penghargaan IIF, Kepemimpinan Sri Mulyani Dipuji Dunia
Di samping itu, jika alasan skenario gelap yang dimaksud untuk memasukkan masa jabatan presiden, dia meminta Demokrat untuk move-on. Sejauh ini Istana menegaskan enggan melakukan amandemen UUD 1945. “Partai koalisi pun tidak setuju amandemen masa jabatan presiden. Boleh tanya PDIP,” ujarnya.
Sebelumnya, beredar kabar tarik ulur jadwal hari pelaksaan Pemilu karena terkait ada upaya perpanjangan masa jabatan presiden. Namun, Golkar menyangkalnya.
Baca juga : Koalisi Jalan Sendiri-sendiri
Menurut Wakil Ketua Umum Golkar, Ahmad Doli Kurnia, desain yang diajukan pemerintah 15 Mei 2024 itu telah melalui dua kali Rapat Kabinet Terbatas yang dipimpin langsung Jokowi. Selain itu, ada juga rapat yang dipimpin oleh Menko Polhukam, Menteri Dalam Negeri, Kepala BIN, Kapolri, Panglima TNI, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet.
“Itu bukti pemerintah serius dan menepis anasir-anasir yang selama ini berkembang, ada yang mengembangkan isu akan ada upaya untuk memperpanjang waktu masa jabatan atau 3 periode segala macam,” tekan Doli Kurnia.
Baca juga : Hari “H” Pemilu Belum Temui Titik Temu
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi II DPR, Saan Mustofa menuturkan, pihaknya memberikan kesempatan kepada KPU dan pemerintah duduk bareng. Jika sudah sepakat, silakan melapor ke DPR.
“DPR sedang reses, tapi kita memberikan kesempatan kepada pemerintah dan penyelenggara Pemilu, khususnya KPU untuk menyatukan pandangan terkait waktu pelaksanaan Pemilu,” papar politisi NasDem itu, kepada Rakyat Merdeka, kemarin. [UMM]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya