Oposisi Mulai Su’uzon

 Sebelumnya 
Senada diungkapkan PKS. Partai oposisi ini menilai aneh kok pemerintah ngotot memperjuangkan Pemilu 2024 digelar 15 Mei.

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera mengatakan, sesuai UU Pemilu, penetapan jadwal pemilu domainnya KPU. Karena ini cermin mandiri dan profesional.

Baca juga : Sabet Penghargaan IIF, Kepemimpinan Sri Mulyani Dipuji Dunia

“Jangan sampai ada kesan campur tangan pemerintah pada domain ini,” imbuh Mardani, kemarin.

Dia meminta, semua pihak berbesar hati dan tidak mengedepankan ego. Keputusan yang lama, menurutnya, akan menurunkan kepercayaan rakyat ke pemerintah.

Baca juga : Koalisi Jalan Sendiri-sendiri

Mardani meminta, jadwal pencoblosan harus segera diputuskan supaya tidak muncul persepsi aneh-aneh. Publik bisa saja berpandangan lamanya keputusan jadwal Pemilu karena strategi pemerintah memasukkan masa jabatan presiden.

“Tidak ada masa perpanjangan. Karena aturan di konstitusi jelas. Tapi, publik bisa punya persepsi demikian,” tutur legislator dapil DKI Jakarta itu.

Baca juga : Hari “H” Pemilu Belum Temui Titik Temu

Sementara itu, Ketua DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay mendesak pihak-pihak yang mencurigai pemerintah mengintervensi penetapan tanggal Pemilu untuk membuktikannya. Apa skenario gelap tersebut. Kemudian apa dampak negatifnya jika skenario gelap itu ada dan terjadi.

“Buktikan aja, jangan curigaan,” tegas Saleh, saat dihubungi Rakyat Merdeka, kemarin.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.