KPK: Mobil Dinas Jangan Dipakai Mudik

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pejabat negara tegas menolak gratifikasi lebaran dalam bentuk apa pun. Dengan begitu, para pejabat tak perlu repot-repot melaporkan penerimaan gratifikasi ke KPK.

"Kami berharap laporan itu tidak perlu banyak dilakukan, karena sejak awal sudah bisa ditolak," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (23/5).

Baca juga : 91 Komunitas Otomotif Siap Konvoi Di Mudik Bareng 2019

Komisi antirasuah hingga kini telah menerima tiga laporan penerimaan gratifikasi dari pejabat negara. Namun, Febri tak menjelaskan detil identitas pelapor. Eks aktivis ICW itu hanya merinci, tiga gratifikasi itu dalam bentuk parcel dengan estimasi sekitar Rp 2 juta, uang Rp 200 ribu dan karangan bunga senilai Rp 2,5 juta.

"Jadi baru tiga laporan ini yang kami terima terkait dengan gratifikasi di Ramadhan atau Hari Raya ini," ungkapnya.

Baca juga : Pak Amien Jangan Takabur

Febri juga mengingatkan para pejabat agar tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Salah satunya, memakai mobil dinas untuk mudik Lebaran. "Jangan sampai mobil dinas digunakan untuk mudik atau kepentingan pribadi," tandasnya. [OKT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.