Dark/Light Mode

Berantas Illegal Fishing, Ketua DPR Dorong KKP Lebih Galak Lagi

Senin, 17 Juni 2019 21:03 WIB
Ketua DPR Bambang Soesatyo (Foto: Istimewa)
Ketua DPR Bambang Soesatyo (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Kapal ikan asing ilegal yang masih terus berupaya melakukan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing). Yang terbaru, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap satu kapal ikan berbendera Malaysia di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), Selat Malaka, Sabtu  (15/6). Berdasarkan data KKP, sejak Januari hingga pertengahan Juni 2019, terdapat 33 kapal ikan asing asal negara tetangga yang ditangkap karena melakukan pencurian ikan.

Ketua DPR Bambang Soesatyo geregetan dengan  hal ini. Dia pun mendorong KKP bersinergi dengan semua unsur penegak hukum di laut untuk meningkatkan pengawasan di ZEEI yang rawan terjadinya pencurian ikan.

Baca juga : Kapolri Hingga Ketua DPR Berlebaran di Rumah Megawati

“KKP juga harus menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam pencurian ikan ilegal sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Ini penting guna memberikan efek jera, mengingat kapal-kapal tersebut menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan RI tanpa dilengkapi dokumen perizinan dan menggunakan alat tangkap pukat harimau,” ucapnya, di Jakarta, Senin (17/6).

KKP, tambah politisi yang akrab disapa Bamsoet ini, juga perlu berkoordinasi dengan TNI AU, TNI AL, dan Polair. Dengan TNI AU untuk melakukan patroli udara. Sedangkan dengan TNI AL serta Polair untuk terus meningkatkan pengaman dan pengawasan terhadap kapal-kapal asing yang masuk ke wilayah perairan Indonesia dengan melakukan patroli laut.

Baca juga : Penyaluran Elpiji Meningkat, Pertamina Dorong Bright Gas Lewat Acara Beduk

Patroli tersebut perlu ditingkatkan, khususnya di wilayah yang rawan terjadinya pencurian ikan. “Seperti di wilayah perairan Kepulauan Natuna yang memiliki sumber daya ikan yang melimpah,” tuturnya.

Dia juga mendorong KKP dan semua unsur penegak hukum di laut untuk bersikap tegas terhadap kapal-kapal asing yang melanggar ketentuan teritorial di perairan Indonesia sesuai dengan hukum yang berlaku dan mengacu pada ketentuan hukum laut internasional.

Baca juga : LPEI Dorong UKM Go Digital

Terakhir, Bamsoet mendorong KKP agar dapat mengoptimalkan pemberdayaan nelayan sebagai salah satu elemen yang dapat membantu pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap sumber daya laut. “Seperti dengan memberikan dukungan untuk penguatan usaha nelayan, agar Indonesia dapat lebih baik dalam mengelola sumber daya laut dan ikannya,” tandasnya. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.