Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Komisi IX DPR Robert J. Kardinal menilai kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk menuntaskan persoalan tata niaga minyak sawit sudah tepat.
Dia optimistis masalah harga komoditi yang merupakan bahan utama minyak goreng di masyarakat segera tuntas.
"Saya kira pengalaman beliau di militer dan lapangan tentu akan cepat menguraikan persoalan-persoalan sawit dan minyak goreng. Saya yakin harga minyak goreng akan turun sesuai harga yang ditetapkan pemerintah," kata Robert dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (1/6).
Robert menuturkan, problem sawit ini sebenarnya lebih disebabkan keengganan para pelaku sawit untuk mengikuti aturan yang ada. Makanya tidak aneh jika kemudian hasil investigasi sementara dari Menteri Luhut bahwa tak sedikit perusahaan-perusahaan ini walau beroperasi di Indonesia, namun berkantor pusat di luar negeri.
Baca juga : Kompolnas Dukung Polri Tindak Ilegal Mining
Makanya dia mendukung upaya yang ditempuh Menteri Luhut untuk melakukan audit terhadap perusahaan-perusahaan sawit ini. "Ini harus ditertibkan," tegasnya.
Politisi asal Papua Barat ini mengatakan, sudah menjadi rahasia umum jika banyak perusahaan-perusahaan besar yang memiliki aset perkebunan sawit di Indonesia tapi Go Public di luar negeri. Perusahaannya pun berada di luar negeri.
"Ini tentu merugikan negara kita karena potensi pendapatan negara dari hasil sawit ini tidak sesuai dengan realitas sesungguhnya," jelasnya.
Namun lebih penting dari itu, sambung Robert, laporan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun dalam Rapat Paripurna DPR pekan lalu yang menemukan ada sekitar 2,9 juta lahan sawit yang ternyata berada di dalam kawasan hutan namun tidak memiliki ijin.
Baca juga : Nobar Film Cinta Subuh, Zulhas Dukung Industri Kreatif
Dia yakin, temuan Menteri Luhut dan BPK terkait sawit ini berkaitan erat. "Nah di pertambangan juga demikian. Tambangnya di Indonesia, go public nya di luar negeri. Kantor pusat juga di luar negeri. Ini semua harus dibabat habis. Harus diakhiri," tegasnya.
Lebih lanjut, dia menilai, dalam pengelolaan perkebunan dan pertambangan sebenarnya sama saja. Bahkan ada istilah di kalangan pengusaha, ijin kelola dan lahannya di sebelah kiri, tapi yang digarap lahan sebelah kanan yang sama sekali berijin.
"Makanya ini semua harus ditertibkan karena negara butuh pajak dan untuk ke depan orang bisa berusaha lebih baik dan lebih tertib," pungkasnya.
Sebelumnya, Menko Luhut mengaku mendapat tugas baru dari Presiden Jokowi, yakni mengurus minyak goreng. Soal tugas baru itu diceritain sendiri oleh Luhut di acara Puncak Dies Natalis ke-60 Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Sabtu (21/5).
Baca juga : Lestari: Tingkatkan Prestasi Olahraga, Benahi Tata Kelola Pembinaan
"Saya minta maaf tidak bisa hadir sendiri. Saya sudah siap untuk hadir di sana, tapi tiba-tiba Presiden perintahkan saya untuk urus minyak goreng," tutur Luhut.
Mendapat kepercayaan Presiden itu, Luhut mengaku akan bekerja keras mengatasinya. Dia berharap, persoalan migor di Tanah Air segera berakhir. "Sejak 3 hari lalu, saya mulai menangani masalah kelangkaan minyak goreng. Kita berharap, tidak terlalu lama kita selesaikan," cetus Luhut.
Luhut menegaskan, sudah mulai melakukan pekerjaanya, dan berencana untuk melakukan audit kepada semua perusahaan sawit. Audit itu meliputi luas lahan, hak guna usaha (HGU), produksi hingga kantor pusat.
Khusus untuk kantor pusat, Luhut bilang tidak boleh ada kantor pusat perusahaan kelapa sawit di luar wilayah NKRI. "Nanti kita audit semua (perusahaan) kelapa sawit yang belum pernah sepanjang sejarah kita lakukan," kata Luhut. â–
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
