Biaya Hidup Naik, Rachmat Gobel Minta Insentif UMKM Diperkuat

 Sebelumnya 
Dengan perkembangan pendapatan dan belanja negara tersebut, APBN Semester I tahun 2022 mencatatkan surplus Rp 73,6 triliun atau sekitar 0,39 persen.

Kenaikan Biaya Hidup

Meski tataran makro perekonomian saat ini relatif aman, pemerintah harus mencermati perkembangan di lingkup mikro.

Terlebih, Gobel menilai, beban biaya hidup masyarakat terus meningkat. Antara lain, ini terlihat dari laju kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK), yang jauh lebih tinggi dibanding tahun 2021.

Mengacu pada data BPS, laju inflasi Januari-Juni 2022 sudah mencapai 3,91 persen.

Baca juga : Peluang Resesi Indonesia Kecil, Moeldoko: Bukti Fundamental Ekonomi Domestik Kuat

"Angka ini jauh lebih tinggi dibanding laju inflasi sepanjang tahun 2021, yang hanya 1,87 persen," ucap Gobel.

Inflasi tertinggi terjadi pada sektor pengeluaran makanan dan minuman, yang mencapai 6,23 persen. Disusul transportasi 3,92 persen, peralatan dan pemeliharaan rumah tangga 3,41 persen, serta perawatan pribadi dan jasa lainnya 3,64 persen.

"Angka itu memberi gambaran, bahwa beban biaya hidup yang ditanggung masyarakat di sepanjang tahun 2022 ini, mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibanding tahun lalu. Bagi masyarakat lapisan bawah dan para pekerja, kondisi saat ini sangat berat. Karena tingkat upah hanya naik rata-rata 1 persen,” jelas Gobel.

Dengan latar belakang seperti itu, ancaman resesi global saat ini sangat berpotensi memperlebar kesenjangan sosial ekonomi.

Apalagi, jika tidak diiringi strategi yang efektif untuk mengangkat kelompok berpenghasilan rendah seperti UMKM, yang menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja.

Baca juga : Majukan Indonesia Timur, Telkom Gelar Mini EXPO UMKM di Makassar

"Untuk itu, realisasi insentif bagi UMKM harus lebih diperbesar dan dipercepat,” pesan Gobel.

Pasar Dalam Negeri

Selain itu, Gobel juga meminta pemerintah, untuk menjaga pasar dalam negerinya.

"Pasar dalam negeri yang besar merupakan insentif tersendiri. Jangan kemudian dimanfaatkan, untuk dibanjiri barang impor,” tandas Gobel.

Karena itu, belanja APBN/APBD maupun belanja BUMN/BUMD harus untuk produk-produk dalam negeri, dengan mengacu pada ketentuan tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Baca juga : Atasi Kecemasan PMK, Puan Minta Vaksinasi Hewan Ternak Dipercepat

“Jangan seperti sebelumnya. Program refocusing malah jebol untuk belanja impor. Ini sama saja duit kita untuk membiayai negara lain, dan menyejahterakan buruh negara lain,” tegas Gobel.

Di tengah tekanan beban biaya hidup yang meningkat, pengendalian impor merupakan insentif tersendiri bagi masyarakat. “Mereka butuh lapangan kerja dan modal,” katanya.

Karena itu, kata kuncinya tak hanya efisiensi anggaran. Tetapi juga efektivitas anggaran.

Jika semua berada dalam poros yang sama, Gobel yakin  ekonomi Indonesia tak hanya aman. Tetapi juga melaju dengan benar.

"Kita butuh manajemen yang terorkestrasikan dengan solid dan rapi, sesuai visi dan misi Bapak Presiden Jokowi yang sangat concern terhadap kemakmuran rakyat,” pungkas Gobel. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.