Komisi IV DPR Minta Wajib Tanam Bawang Putih Naik 10 Persen dan Blacklist Importir Nakal

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi IV DPR meminta kewajiban wajib tanam bawang putih bagi pengusaha importir naik menjadi 10 persen. Kenaikan persentase wajib tanam yang saat ini hanya sebesar 5 persen bakal mempercepat swasembada bawang putih

Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi mengatakan, saat ini 96 persen kebutuhan bawang bawang putih kita masih dipasok dari impor. Setiap tahunnya, diperkirakan impor bawang putih yang masuk ke Indonesia sebesar 580 ribu ton atau setara dengan Rp 7 triliun. Padahal Indonesia punya lahan yang luas dan sejarah swasembada.

"Sekarang saja lebih dari 96 persen bawang putih kita impor dari China, India dengan nilai impor mencapai 7 triliun rupiah. padahal lahan Indonesia luas dan kita pernah swasembada bawang putih di era 90-an,” kata Viva saat memimpin kunjungan kerja Komisi IV DPR, ke Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, kemarin. 

Viva menilai tingginya impor bawang putih ini sangat memprihatinkan padahal dari segi kualitas sebenarnya bawang putih lokal masih jauh lebih baik. Masyarakat petani bawang putih ini  antusias dan senang atas kehadiran Komisi IV DPR RI di saat panen bawang putih. Karena itu dia mendukung upaya yang ditempuh Kementerian Pertanian (Kementan) untuk menuju swasembada bawang putih tahun 2021. "Meskipun volume masih kalah dengan impor, tapi aroma bawang lokal lebih maknyus,” jelas dia.

Baca juga : Petani Champion: Terima Kasih Pak Amran Sudah Blacklist 74 Importir Bawang Nakal

Makanya, untuk percepatan percapaian program swasembada bawang putih dan juga agar tidak ada lagi ketergantungan impor serta penguasaan pasokan serta dan harga oleh oknum tertentu, dia meminta kebijakan wajib tanam bagi importir yang sekarang hanya 5 persen dinaikkan menjadi 10 persen dengan syarat benih berkualitas harus tersedia. 

“Jangan para importir wajib tanam dan produksi komplain karena tidak ada benih bagus. Ini yang masih jadi masalah pemerintah. BUMN juga harus berpartisipasi agar swasembada lekas terwujud," tegas Viva. 

Menanggapi maraknya importir nakal yang mangkir dari wajib tanam padahal Rekomendasi Impor Produk Hortikulutura dan Surat Persetujuan Impor sudah didapat, Viva setuju harus ada sanksi bagi importir yang wanprestasi. Sanksi tersebut bisa berupa administratif maupun sanksi hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Di tempat yang sama, Direktur Perbenihan Hortikultura, Sukarman menyampaikan bahwa Ditjen Hortikultura Kementan telah membuat mapping ketersediaan benih. "Kami punya data panen, kapan, dimana, berapa ton, kapan siap tanam, data penangkarnya. Ada semua. Sembalun sendiri ada sekitar 7 ribu ton calon benih dalam proses sertifikasi oleh BPSB (Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih),” katanya.

Baca juga : Koperasi Tani Bawang Malang Putar Otak Peras Otak Sejahterakan Petani

Belajar dari kegagalan produksi di beberapa daerah karena kualitas benih rendah, Sukarman, mengingatkan agar dilakukan pengecekan sebelum benih didistribusikan ke petani "Kalau benih jelek, jangan diterima. Kembalikan saja ke penyedia. Dinas juga perlu melibatkan PBT (Pengawas Benih Tanaman-red) untuk periksa patah dormansinya" terang Karman, sapaan akrab dia. 
Diakui Karman, BPSB NTB termasuk yang tertib dan prosedural jika terkait mutu benih. Adapun Lombok Timur merupakan salah satu sentra besar bawang putih di Indonesia, bersaing dengan Malang, Tegal, Temanggung, dan Karanganyar. Potensi lahan mencapai 4 ribu hektar dengan 3 (tiga) kali musim tanam untuk bawang putih. 

Plt Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur, H Abadi menyebutkan di sembalun sendiri masih ada potensi lahan tadah hujan seluas 5 ribu hektar yang masuk kawasan TNGR (Taman Nasional Gunung Rinjani). Namun lahan tersebut terkendala air dan tidak bisa ditanam saat musim kering. "Di Sembalun, puncak tanam bawang putih yaitu bulan Mei-Juli di lahan sawah. Airnya penuh, produksinya maksimal. Produktivitas rata-rata disini mencapai 12 ton per hektar," katanya.

Dengan adanya pertanaman swadaya dan APBN tahun ini yang mencapai 1.726 hektar, diperkirakan mampu menghasilkan benih sebanyak 20 ribu ton. "Ini cukup untuk tanam kembali di Sembalun, bahkan bisa membantu kebutuhan benih di wilayah lain" terang Abadi senang.

Anggota Komisi IV dari Fraksi PPP, Hassanudin turut menyoroti penggunaan pupuk kimia yang kadang berlebihan. "Disinilah peran BUMN seperti Pupuk Kaltim, dan Petrokimia untuk mengedukasi petani untuk menggunakan pupuk organik selain penggunaan benih unggul. Jika itu semua terpenuhi, tentu bakal dongkrak produksi," jelas Hassanudin. 

Baca juga : Kota di Libanon Larang Muslim Sewa dan Beli Properti

Pemerintah, kata Hasanuddin, wajib melindungi dan memberdayakan petani bawang putih agar makin sejahtera. Menanggapi keluhan petani penangkar sembalun terkait masalah okupasi benih, Komisi IV DPR meminta peran dari BUMN seperti Pertani, SHS bahkan BULOG untuk dapat membantu petani menyerap produksinya. "Gak usahlah mikirin impor, serap saja bawangnya petani," ujar Hassanudin. 

Kendala lainnya yaitu air, Kementan sudah membangun 13 titik embung di wilayah Sembalun. Sukarman kembali mengingatkan Dinas untuk segera mengajukan bantuan sumur dangkal ke Kementan agar pengairan lebih optimal. "Dinas ajukan saja ke Kementan" tutup Karman. [KAL]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.