Masyarakat Tak Perlu Khawatir

RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan memastikan tidak ada kesepakatan antara DPR dan Pemerintah untuk mencabut kebijakan subsidi listrik bagi pelanggan 450 Volt Ampere (VA). Heboh isu pencabutan subsidi golongan ini terjadi karena misinformasi.

Anggota Badan Anggaran Fraksi PKB Ratna Juwita Sari menjelaskan, upaya merumuskan kebijakan mengatasi over suplai yang terjadi terutama di Pulau Jawa dan Bali, dipersepsikan ke arah pencabutan subsidi listrik golongan tertentu.

“Tidak ada keputusan yang mencabut subsidi 450 VA. Masyarakat tidak perlu khawatir, karena Pemerintah dalam hal ini bersama-sama dengan Badan Anggaran (Banggar) memutuskan tetap mempertahankan subsidi bagi para pelanggan 450 VA,” tegas politisi perempuan PKB ini di Jakarta, kemarin.

Baca juga : Wan-Bissaka Tak Berharga

Ratna bilang, pihaknya akan terus mengawal dan memperjuangkan alokasi anggaran belanja Pemerintah tetap pro rakyat. Ini dilakukan sebagai upaya untuk terus menjaga daya beli masyarakat ini bisa bertahan dalam situasi pasca pandemi Covid-19 ini.

Apalagi masyarakat terus didera persoalan ekonomi akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.

“Kami akan memastikan bantalan sosial yang diberikan Pemerintah harus mencukupi dan tepat sasaran,” tegasnya.

Baca juga : Juara Ajak Masyarakat Lestarikan Budaya

Sementara, anggota DPD Fahira Idris mendukung kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak mencabut subsidi listrik bagi pelanggan 450 VA. Pemerintah diyakini tidak akan mencabut subsidi listrik karena akan semakin menambah beban rakyat dan memunculkan keresahan baru lagi.

Fahira berharap, para pejabat publik baik yang berada di legislatif maupun eksekutif lebih sensitif mengeluarkan pendapat, terutama yang terkait hajat hidup orang banyak. Apalagi, isu adanya pencabutan subsidi ini telah menimbulkan keresahan baru di masyarakat setelah kenaikan harga BBM.

“Saya minta Pemerintah tegas menolak usulan ini, bukan hanya untuk saat ini, juga untuk ke depannya,” harap senator asal DKI Jakarta ini.

Baca juga : Kunjungi Bali Zoo, Ketua MPR Ajak Masyarakat Dukung Pelestarian Satwa Liar

Fahira menilai, terjadinya over supply listrik PLN karena Pemerintah terus memaksakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) baru. Persoalan kelebihan suplai ini mesti diatasi dengan baik, bukan malah membuat masyarakat makin kesulitan.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.