DPR Minta Pemerintah Matangkan Rencana Pencabutan PPKM

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menanggapi rencana pencabutan status pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada awal tahun 2023.

Daulay mengingatkan, pemerintah perlu menerapkan kebijakan secara arif sesuai dengan kondisi yang ada. Perubahan status PPKM. Msalnya, harus dilandasi oleh analisis dan kajian yang matang.

Sebab, kasus Covid-19 belum dipastikan ujungnya seperti apa. World Health Organization (WHO) pun belum melepas status pandemi secara umum.

"Di berbagai negara, kondisi Covid-19 itu memang berbeda-beda. Ada yang sudah relatif aman, ada juga yang masih terpapar,” kata Saleh Daulay dalam keterangan tertulis, Jumat (23/12).

Baca juga : DPR Minta Polisi Perkuat Sinergitas Amankan Nataru

Masyarakat pun, menurutnya, harus menyikapi dengan berbagai cara. Ada yang masih ketat dengan protokol kesehatan, ada yang sudah longgar, bahkan ada yang sudah tidak memperhatikan lagi soal itu.

Meski kasusnya landai, Indonesia mestinya tetap selektif dalam mengeluarkan kebijakan. Pasalnya, kasus Covid masih ditemukan dan masih banyak yang terinfeksi. 

Artinya, kalaupun ada kebijakan pencabutan PPKM, harus dibarengi dengan arahan dan himbauan kepada masyarakat. Misalnya, masyarakat diminta tetap menjaga pola hidup bersih dan sehat (PHBS). PHBS ini diperlukan tidak hanya saat pandemi, tapi di setiap saat.

"Tidak salah juga jika pemerintah mempromosikannya melalui Germas (gerakan masyarakat hidup sehat). Germas sudah ada sejak lama. Namun, jika PPKM dicabut, intensitas dan intensifikasi Germas perlu ditingkatkan,” jelas politisi PAN itu.

Baca juga : Tito Tekankan Pentingnya Jaga Keutuhan Perbatasan

Menurutnya, di dalam Germas, kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan perlu diamplifikasi setiap saat. Termasuk mengingatkan akan bahaya penyakit-penyakit menular yang bisa saja berkembang di masyarakat.

Ada banyak penyakit menular yang masih tetap berbahaya seperti Covid, HIV, TBC, polio, dan lain-lain.

“Dengan sosialisasi PHBS ini, ada banyak target yang bisa diperoleh. Intinya, silahkan presiden mengambil kebijakan pencabutan PPKM. Namun, harus tetap dibumikan PHBS di tengah masyarakat,” tegas Ketua Fraksi PAN DPR itu.

Menurutnya, PHBS adalah tindakan preventif penting yang biayanya ringan dan masih terjangkau. Apalagi, anggaran kegiatan Germas sudah ada di Kementerian Kesehatan.

Baca juga : Permudah Saja PNS Pensiun Dini Massal

"Tinggal dimultifikasi di kementerian dan lembaga lain yang terkait," tutup dia. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.