Tak Perlu Didesak, Perhatian Jokowi ke Papua Sudah Luar Biasa

RM.id  Rakyat Merdeka - Tokoh-tokoh Papua di Parlemen mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan statement yang menyejukkan pasca kerusuhan 29 Agustus lalu yang terjadi di berbagai kota di propinsi paling timur Indonesia. Persoalan Papua saat ini sudah kondusif. Masyarakat juga sudah menjalankan aktivitasnya seperti biasa.

“Kondisi Papua saat ini sudah kondusif. Ekonomi masyarakat sudah mulai berjalan normal. Stop komentar yang buat pedih masyarakat. Berikan statement yang menyejukkan masyarakat,” tegas Ketua Kaukus Parlemen Papua-Papua Barat Robert J Kardinal, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/9).

Robert juga meminta masalah politik dalam memandang antara Jakarta-Papua dihentikan lebih dulu. Menurutnya, langkah tersebut perlu diambil hingga situasi di Papua benar-benar pulih.

Baca juga : Jokowi Melayat Ibunda SBY di Puri Cikeas

“Terkait masalah keamanan, kita serahkan sepenuhnya kepada Kepolisian. Kami apresiasi sikap Kapolri dalam menyikapi masalah Papua hingga situasi kini sudah mulai kondusif,” terang Anggota Komisi IV DPR Fraksi Golkar ini. 

Terkait desakan sejumlah politisi dan tokoh nasional yang mendorong agar Presiden Joko Widodo berkunjung ke Papua pasca 29 Agustus, bagi Robert, tidak perlu dibesar-besarkan. Toh, Jokowi selama ini sudah sangat dekat dengan masyarakat Papua.  

“Ada desakan agar Pak Jokowi ke Papua, saya kira beliau tidak perlu didesak-desak. Pak Jokowi sudah sangat dekat dengan masyarakat Papua dan tentu beliau pasti selalu melihat situasi terkini di Papua. Tanpa didesak pun beliau sudah berikan atensi luar biasa. Sampai saat ini, belum ada Presiden yang sampai 13 kali berkunjung ke Papua. Ini tunjukkan hati Pak Jokowi ada di Papua. Yang penting jangan ada lagi statement yang memicu suasana di Papua,” tegasnya.

Baca juga : Mendagri: Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Papua Tetap Jalan

Robert juga mendukung langkah Pemerintah yang melakukan pembatasan kunjungan bagi Warga Negara Asing (WNA) ke Papua. Hanya saja, dia menyayangkan sikap Dirjen Imigrasi yang terlalu cepat melakukan pemulangan terhadap 4 WNA yang kedapatan ikut melakukan aksi di Papua. Harusnya, kata Robert, ke-4 WNA tersebut diproses hukum lebih dulu sebelum dipulangkan ke negaranya.

“Penggunaan visa ke 4 WNA tersebut harusnya ditelusuri dulu. Di proses hukum lebih dahulu berdasarkan Undang-Undang Imigrasi untuk mencegah keterlibatan asing terhadap konflik di Papua. Kita percaya profesionalitas Polri tapi kenapa tidak diproses (hukum) dulu,” katanya.
Lebih dari itu, Robert juga yakin hati masyarakat Papua tidak menghendaki ada kerusuhan seperti yang terjadi 29 Agustus lalu. Dia pun memastikan hati orang Papua cinta damai.     

“Kalau Indonesia, justru orang Papua-lah yang paling berjiwa Indonesia. Orang-orang Papua juga sangat terbuka dengan siapa saja. Jadi stop pernyataan yang membuat suasana gaduh,” pungkas dia. 

Baca juga : Soal RUU Pertanahan, Jokowi Diminta Terbitkan Surpres Baru

Pakar Hukum Papua Filep Wamafma menilai salah satu akar persoalan yang paling penting dan utama dalam menuntaskan masalah Papua adalah bagaimana Pemerintah memiliki komitmen dalam rangka penyelesain masalah Pelanggaran HAM. Dia pun mengingatkan adanya pembentukan Komisi Rekonsiliasi dan Kebenaran (KRK) dalam dalam penyelesaian masalah-masalah pelanggaran HAM di Tanah Papua. Pembentukan KRK ini merupakan salah satu point dari amanat pasca pemberian otonomi khusus bagi Propinsi Papua dan Papua Barat. “Harapan saya Pemerintah segera membentuk KRK ini dalam rangka penyelesaian pelenggaran HAM,” kata mantan Rektor Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari ini.

Dia pun meminta upaya penyelesaian masalah Papua mengedepankan ruang dialog terutama dialog sama seperti halnya ketika Pemerintah membuka forum dialog dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). “Pemerintah dapat membangun dialog dengan pihak OPM (Operasi Papua Merdeka) atau ULWP (United Liberation Movement for West Papua) dalam rangka menyelesaikan persoalan di tanah Papua. Selanjutnya para tokoh Papua dan semua pihak untuk menciptakan situasi yang kondisif dengan tidak menciptakan atau mengambil untung secara perorangan yang dapat berdampak terhadap penyelesaian masalah di tanah Papua,” tutup Filep yang terpilih menjadi Anggota DPD Periode 2019-2024 Dapil Papua Barat. [KAL]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.