Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Senayan mendorong agar Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2024 diarahkan pada sektor kerakyatan.
Anggota Komisi XI DPR Masinton Pasaribu mengatakan, penetapan arsitektur kebijakan fiskal 2024 mesti diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ini diperlukan, mengingat kebijakan fiskal Pemerintah selama ini menempatkan transformasi ekonomi yang bertumpu pada reformasi struktural, konsolidasi fiskal dan peningkatan produktivitas.
"Untuk mempercepat transformasi ekonomi, diperlukan prakodisi kinerja pada reformasi struktural, konsolidasi fiskal dan produktivitas Pemerintah yang meningkat," kata Masinton dalam Rapat Paripurna DPR dengan agenda Penyampaian Pandangan Fraksi atas KEM dan PPKF RAPBN Tahun Anggaran 2024 di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.
Baca juga : Ekonomi Kita Diakui IMF
Asumsi ekonomi makro yang dirancang Pemerintah, lanjut anggota Fraksi PDIP ini, harus disertai dengan upaya dan kebijakan yang mampu menopang konsumsi rumah tangga.
Program dukungan di Kementerian/Lembaga (K/L) juga harus dapat meningkatkan produktivitas sektoral, menambah nilai ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara.
Intervensi dari negara mutlak diperlukan, lantaran lebih dari 65 persen share Produk Domestik Bruto (PDB) lapangan usaha saat ini berkaitan dengan kebijakan sektoral di K/L. Antara lain, sektor pertanian, perikanan, pertambangan, industri, konstruksi, perdagangan dan sebagainya.
Baca juga : Lewat Digitalisasi, PGE Dongkrak Ekonomi Warga Kamojang
"Karena itu, intervensi Pemerintah jangan hanya pada mobil listrik saj, tapi juga pada sektor-sektor kerakyatan," jelasnya.
Dia bilang, kebijakan Pemerintah bersama otoritas moneter dalam menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil harus dilakukan melalui mitigasi dan antisipasi tekanan inflasi global ke domestik.
Karena itu, sepatutnya kebijakan dan upaya Pemerintah diarahkan pada pembangunan kedaulatan pangan dan iklim investasi yang kondusif.
Baca juga : Bank Dunia Puji Transformasi Ekonomi Hijau Indonesia
"Ini dilakukan dengan target capaian terukur, bukan hanya kata-kata dan di atas kertas," jelas Masinton.
Arsitektur kebijakan fiskal tahun 2024, juga hendaknya ditempuh melalui dua strategi, yakni jangka pendek dan jangka panjang. Strategi jangka pendek difokuskan pada percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, akselerasi penurunan stunting, pengendalian inflasi dan peningkatan investasi.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
