DPR Ingin Bakamla Kuat

RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan mendukung upaya perbaikan tata kelola keamanan laut di Indonesia. Tantangan keamanan laut akan semakin besar. Untuk mengantisipasinya, peran Badan Keamanan Laut (Bakamla) mesti diperkuat dengan payung hukum baru.

Anggota Komisi I DPR Christina Aryani mengatakan, sejauh ini sudah ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13/2022 tentang Penyelenggaraan Kea­manan, Keselamatan dan Pene­gakan Hukum (KKPH) Indonesia. Kemudian, ada Peraturan Presiden (Perpres) tentang Kebijakan Nasional KKPH.

“DPR sangat mendukung perbaikan tata kelola keamanan laut kita setelah melihat banyak ­dinamika dan melakukan eva­luasi. Indonesia harus betul-­betul menjaga keamanan lautnya,” ungkap Christina dalam seminar tentang Keamanan Laut yang digelar Indonesia Ocean Justice Inisiative (IOJI) di Jakarta, kemarin.

Baca juga : Matangkan Persiapan Pemilu 2024, PPP Gelar Rapat Bapilu Nasional

Christina menjelaskan, hadir­nya PP dan Perpres menyangkut keamanan laut itu menjadi langkah awal menuju bangunan kebijakan atau pelembagaan yang lebih permanen. DPR selanjutnya akan merumuskan regulasi baru, termasuk memberi masukan bagi draf Perpres Kebijakan Nasional KKPH.

Christina mengungkapkan, kompleksitas masalah keamanan laut di Indonesia sangat mustahil diserahkan kepada satu lembaga saja. Namun, banyaknya instansi yang terlibat dalam menangani persoalan keamanan laut ini ­berpotensi menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan fungsi.

“Tentu upaya perampingan harus dipikirkan, tetapi tidak tunggal. Sebab, wilayah perairan kita sangat luas,” jelasnya.

Baca juga : Jokowi Puji Inovasi UMKM Binaan BIN

Kerumitan penanganan keamanan laut tidak cuma dialami Indonesia, tetapi juga dihadapi oleh negara lain.

“Tentu kita bisa belajar dari pengalaman mereka, sembari tetap berupaya mencari formula terbaik, bagaimana tata kelola keamanan laut bisa dilakukan lebih optimal,” ujarnya.

Dia bilang, dalam 20 tahun ke depan, tantangan keamanan laut bukan lagi tantangan yang biasa-biasa saja. Tidak lagi ­seperti yang biasa dihadapi selama ini, seperti illegal fishing, people smuggling, atau perdagangan narkotika.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.