Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Program RKP Pemerintah Sering Berbeda

Senayan Dorong Bappenas Jadi Lembaga Berwibawa

Selasa, 12 September 2023 07:20 WIB
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (tengah) Rapat Kerja dengan Komisi Komisi XI di gedung Parlemen, Jakarta, Senin (11/9/23). (Foto: Dwi Pambudo/RM)
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (tengah) Rapat Kerja dengan Komisi Komisi XI di gedung Parlemen, Jakarta, Senin (11/9/23). (Foto: Dwi Pambudo/RM)

RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan mendorong Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menjadi lembaga berwibawa. Sebab, program kerja kementerian sering tidak selaras dengan program yang sudah direncanakan secara nasional.

“Kami prinsipnya bisa me­nerima anggaran yang diaju­kan. Cuma mungkin catatannya, ke depan bagaimana agar kementerian ini punya wibawa,” kata anggota Komisi XI DPR Hidayatullah dalam rapat kerja bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.

Hidayatullah menuturkan, Kementerian PPN/Bappenas ini merupakan kementerian yang sangat strategis. Semua kebijakan dan program Kementerian/Lembaga (K/L) harus berdasar perencanaan dari kementerian ini. Tapi faktanya, masing-masing K/L malah jalan masing-masing.

Baca juga : Program Sinergisitas BNPT Berikan Manfaat Bagi Warga Bima NTB

“Jadi, apa pun yang dicapai oleh negara ini, harusnya berdasar rencana yang disusun oleh Bappenas, dijalankan dengan baik. Kalau ini dilakukan, tentu hasil (pembangunan) kita bisa jauh lebih lebih baik,” ujarnya.

Anggota Fraksi PKS ini menilai, belum ada integrasi yang baik antara Kementerian PPN/Bappenas dengan kementerian lainnya. Jadi, yang terjadi peren­canaan pembangunan nggak nyambung dengan hasil dari lembaga pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Makanya, pembahasan ­anggaran Bappenas berjalan biasa-biasa saja dengan ­Komisi XI DPR. Tidak heran, jika dalam setiap kunjungan para wakil rakyat ke daerah, masalah ­pengangguran, kemiskinan, hingga pendidikan ini selalu menjadi temuan.

Baca juga : Legacy Pembangunan Jokowi Bantu Loncatan Jadi Negara Maju

“Pendidikan kita sudah menghabiskan ribuan triliun, tapi salahnya di mana, sehingga pendidikan kita itu masih 70 persen paling tinggi tamat SMP. Ini terjadi karena nggak nyambung antara perencanaan dengan yang dilaksanakan,” terangnya.

Hidayatullah bilang, seolah-olah program pembangunan sudah berjalan normal. Program yang sudah direncanakan secara nasional oleh Kementerian PPN/Bappenas bahkan dianggap ­nggak perlu.

“Ini tantangan bagi Bapak-Bapak supaya kementerian ini kuat. Tapi kalau bapaknya (Kementerian PPN) dianggap nggak penting-penting amat, gimana kita perjuangkan,” tambah dia.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.