Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Indonesia baru saja merayakan Hari Kemerdekaan ke-78 dengan nuansa istimewa. Di akhir masa kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menorehkan legacy yang luar biasa bagi Indonesia. Hal ini dapat menjadi pijakan untuk menjadi negara maju.
Pakar dan praktisi hukum Melli Darsa mengatakan, perjalanan kepemimpinan Jokowi memang tak lepas dari kritik dan berbagai dinamika.
Namun, di penghujung masa jabatannya, banyak legacy yang ditorehkannya. Di antaranya, peningkatan infrastruktur, penanganan pandemi, upaya menangani kesenjangan sosial, serta reformasi birokrasi dan regulasi.
Perubahan positif dalam berbagai sektor telah menjadi pijakan bagi Indonesia untuk mewujudkan lompatan besar menuju status negara maju.
Baca juga : Semoga Indonesia Jadi Negara Yang Makin Kuat
Diakui Melli, Jokowi berhasil membuktikan ke banyak pihak tentang memahami ekosistem regulasi dan hukum tata negara yang kompleks. Awalnya ia sempat meragukan, tapi akhinya memberi pujian.
"Beliau berhasil membuat dobrakan-dobrakan yang diperlukan untuk membenahi regulasi di Indonesia yang amat penting untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha," kata wakil ketua umum Kadin bidang Hukum dan Regulasi ini.
Hal menarik lainnya adalah, ketika Jokowi mengambil suatu kebijakan, dan mendapati banyak kritikan.
Dalam dinamika ini, Melli sadar betul bahwa Jokowi sedang melakukan transformasi yang signifikan, khususnya di bidang hukum dan regulasi.
Baca juga : HUT Ke-78 RI, Kejagung Komit Kawal Pembangunan Untuk Indonesia Maju
Menurutnya, dobrakan yang diperkenalkan Jokowi dalam membenahi hukum dan regulasi di Indonesia telah memberikan dampak yang kuat bagi tahun-tahun mendatang.
Seperti halnya ketika Jokowi ingin meningkatkan kemudahan berbisnis dan menciptakan ekosistem finansial yang lebih baik. Komitmen ini, ia cerminkan dalam keberaniannya menghadirkan konsep, metode, dan pranata hukum baru.
Instrumen ini efektif menciptakan solusi hukum atas persoalam sosial ekonomi di masyarakat.
"Semua ini turut memegang andil dalam membantu Indonesia meraih posisi yang lebih baik dalam peringkat ease of doing business secara global," terang praktisi hukum senior ini.
Baca juga : Bamsoet Dorong Pemimpin Bangsa Konsisten Wujudkan Indonesia Maju
Berdasarkan ranking Ease of Doing Business (EoDB) yang dirilis World Bank, mencakup penilaian untuk indikator terkait kemudahan izin konstruksi, akses listrik, pengurusan legalitas properti, fasilitas kredit, perpajakan, prosedur ekspor-impor, sampai perlindungan hukum terhadap investor yang memiliki saham minoritas. Pada tahun 2015, Indonesia berada di peringkat 114 dari 190 negara.
Sedangkan saat ini pada tahun 2023, peringkat Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia ada di peringkat 73 dan 190 negara. Melli juga menyoroti pentingnya keberlanjutan dari legacy yang telah diwariskan oleh Jokowi.
Dalam pandangannya, pembangunan Indonesia harus terus berlanjut di atas fondasi yang telah diletakkan selama sepuluh tahun pemerintahan Jokowi.
"Indonesia harus berjalan menuju masa depan dengan membangun pada legacy ini. Kontinuitas dalam pembangunan akan menjadi kunci menuju visi Indonesia Emas 2045," pungkas Melli.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
