Dark/Light Mode

Ada Proyek Strategis IKN

Infrastruktur Daerah Tidak Boleh Dilupakan

Selasa, 21 November 2023 07:20 WIB
Suasana rapat menteri Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dengan Komisi V DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (20/11). Raker membahas evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023 dan program serta kegiatan Tahun Anggaran 2024. (Foto: Dwi Pambudo/Rakyat Merdeka/RM.id)
Suasana rapat menteri Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dengan Komisi V DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (20/11). Raker membahas evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023 dan program serta kegiatan Tahun Anggaran 2024. (Foto: Dwi Pambudo/Rakyat Merdeka/RM.id)

RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan menyoroti pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah yang dirasa mandeg karena kekurangan anggaran. Padahal, program kerakyatan ini bermanfaat untuk mendongkrak perekonomian daerah.

Anggota Komisi V DPR Sadarestuwati awalnya menga­presiasi pembangunan jalan-ja­lan daerah terpencil di sejumlah titik yang sampai saat ini belum memiliki infrastruktur. Dia ber­harap, pembangunan jalan terus dilanjutkan.

Baca juga : Pemerintah Kebut Pembangunan Infrastruktur Danau Toba

“Begitu juga dengan pembangunan untuk IJD (Inpres Jalan Daerah) yang juga sudah dilaksanakan. Namun, kami mohon usulan yang sudah ada secara bertahap dilanjutkan lagi untuk 2024, baik usulan (Kabupaten) Jombang maupun Nganjuk,” harap Sadarestuwai dalam rapat kerja Komisi V DPR bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/11/2023).

Restu juga menyoroti sejumlah program kerakyatan yang jumlahnya justru berkurang di tahun 2024. Program tersebut, antara lain pembangunan rumah susun yang jumlahnya hanya mencapai 578 unit atau 8 tower saja. Sementara, Kementerian PUPR malah mengalokasikan anggaran lebih besar untuk pembangunan rumah susun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pertahanan Keamanan (Han­kam) di Ibu Kota Negara (IKN) pada tahun 2024.

Baca juga : Nomor Urut Dikocok Tidak Boleh Dirembuk

Restu menyayangkan berkurangnya bantuan untuk pro­gram Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang hanya berjumlah 5.046 unit di 2024.

“Kalau saya hitung, berarti per anggota tidak sampai seribu unit. Ini jauh dari tahun lalu (2023, red),” ungkapnya.

Baca juga : Genjot Program Infrastruktur Permukiman, PUPR Serap 69.532 Tenaga Kerja

Begitu juga program-program pertanian. Dia meminta pro­gram yang dapat mendukung produktivitas pertanian, seperti pembangunan bendungan dan irigasi juga ditingkatkan.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.